 |
| Sekretaris Komisi I DPRD Jabar.H. Memo Hermawan dari Fraksi PDIP |
Langkah ini mendapat dukungan penuh
dari DPRD Jawa Barat, khususnya Komisi I yang membidangi urusan pemerintahan.
Sekretaris Komisi I DPRD Jabar, H. Memo Hermawan, menyatakan bahwa DPRD
menyambut baik inovasi tersebut, namun menekankan bahwa seluruh tahapan
persiapan harus dilakukan secara maksimal.
“Kami mendukung penuh pelaksanaan
Pilkades dengan sistem elektronik. Tapi semua persiapan—dari akurasi data,
infrastruktur, hingga pelatihan SDM—harus matang. Jangan sampai ada kesalahan
teknis yang justru merusak kepercayaan masyarakat,” ujar Memo Hermawan di
Bandung, Selasa (10/10/2025).
Rencana pelaksanaan Pilkades
digital ini telah disampaikan secara resmi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa (DPMDesa) Provinsi Jawa Barat kepada Komisi I DPRD. Hal tersebut
merujuk pada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 143/PMD.01/DPM-Desa, yang
mengatur teknis pelaksanaan Pilkades digital, mulai dari persiapan, pelaksanaan
hingga evaluasi pasca pemungutan suara.
Soroti
Infrastruktur dan SDM
Memo Hermawan, yang juga mantan
Bupati Garut, menyoroti sejumlah aspek krusial yang harus mendapat perhatian
khusus dalam persiapan Pilkades digital. Salah satunya adalah infrastruktur
internet.
“Infrastruktur internet menjadi
kunci utama. Jangan sampai pada hari pelaksanaan terjadi gangguan sistem atau
error. Kalau itu sampai terjadi, Pilkades bisa gatot—gagal total,” tegasnya.
Selain itu, akurasi data pemilih
dan kesiapan panitia pelaksana juga dinilai sangat penting. Untuk itu, Komisi I
meminta agar DPMDesa bersama pemerintah kabupaten dan kota menyelenggarakan
simulasi serta pelatihan teknis di setiap desa yang akan menggelar Pilkades.
Evaluasi
dan Pengawasan Melekat
Lebih lanjut, Memo menegaskan bahwa
setelah pelaksanaan Pilkades digital, harus dilakukan evaluasi menyeluruh oleh
panitia di tingkat desa, kabupaten, dan provinsi. Hasil evaluasi tersebut wajib
dilaporkan secara resmi kepada kepala daerah, DPMDesa, dan DPRD, baik di
tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Evaluasi itu penting agar kita
bisa mengukur keberhasilan, mengevaluasi kekurangan, dan melakukan perbaikan ke
depannya. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal tata kelola
pemerintahan desa yang lebih akuntabel,” jelasnya.
Ketika ditanya apakah DPRD akan
ikut terlibat dalam pengawasan langsung pelaksanaan Pilkades digital 2026, Memo
menjawab tegas.
“Komisi I pasti akan turun langsung
ke lapangan. Bahkan bukan hanya kami, seluruh pimpinan dan anggota DPRD Jabar
juga akan ikut memantau jalannya Pilkades,” tegasnya.
Menjadi
Contoh Nasional
DPRD Jabar berharap pelaksanaan
Pilkades digital ini dapat menjadi model nasional bagi daerah lain. Meski
dihadapkan pada tantangan teknis dan sosial, pelaksanaan Pilkades secara
elektronik dinilai sebagai lompatan besar dalam mendorong demokrasi yang lebih
modern, efisien, dan transparan di tingkat desa.
“Kalau ini berhasil, Jawa Barat
akan mencatat sejarah sebagai provinsi pelopor demokrasi digital di Indonesia.
Tapi keberhasilan itu harus diawali dengan perencanaan yang matang dan
pelaksanaan yang disiplin,” pungkas Memo. (sein).
.jpeg)
