 |
| Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., menjadi narasumber pada kegiatan rapat koordinasi program demam berdarah dengue (DBD), di Harris Hotel & Conventions Ciumbuleuit, (Foto:humpro). |
Dalam paparannya bertajuk
“Optimalisasi Peran Legislator dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam
Berdarah Dengue (DBD) di Kota Bandung”, Iman Lestariyono menyoroti terkait kondisi
dan tantangan DBD di Kota Bandung.
Menurut Iman, berdasarkan data
prevalansi DBD di Kota Bandung menunjukkan fluktuasi kasus dengan kecenderungan
meningkat pada periode musim hujan.untuk itu waspadalah dan jaga kebersihan
lingkungan.
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa
faktor, di antaranya kurangnya konsistensi pelaksanaan Pemberantasan Sarang
Nyamuk melalui pola 3M Plus, perubahan perilaku masyarakat yang belum
berorientasi pada kebersihan lingkungan, keterbatasan sumber daya manusia di
tingkat kelurahan dan RW untuk kegiatan juru pemantau jentik (jumantik)., serta
mobilitas penduduk yang tinggi dan kepadatan permukiman. Oleh karena itu,
perlunya dukungan sosial, edukasi publik, serta legitimasi kebijakan daerah.
"Hari ini kita lakukan penguatan
lintas sektor dari kedinasan dan UPTD, juga kewilayahan se-Kota Bandung. Ini
lebih kepada edukasi atau penguatan aplikasi untuk antisipasi DBD di Kota
Bandung, apalagi kasus DBD ini setiap tahunnya kan naik turun, jadi kita ingin
tahu petanya seperti apa, agar tidak sampai terjadi yang namanya KLB (kejadian
luar biasa) dari penyebaran DBD ini," ujarnya.
Iman menjelaskan, salah satu metoda
pencegahan penyebaran kasus DBD adalah melibatkan nyamuk Aedes Aegypti.
Keberadaan nyamuk Wolbachia dimanfaatkan guna meminimalisir replikasi virus
infeksi dari dengue penyebab demam berdarah.
Oleh karena itu, peran strategis
legislator dalam pencegahan dan pengendalian DBD yakni dengan mendorong
lahirnya Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota yang mendukung gerakan
pemberantasan sarang nyamuk secara berkelanjutan dan inovasi bioteknologi
pengendalian vektor.
Termasuk penguatan payung hukum bagi
kader jumantik, relawan kesehatan lingkungan, dan mewujudkan program kampung
bebas DBD, melalui edukasi upaya preventif.
Oleh karena itu, harus ada kolaborasi
pentahelix, karena ini menjadi urusan semua pihak. Selain itu, edukasi upaya
preventif tentunya membutuhkan anggaran yang cukup, untuk mengoptimalkan juga fungsi pengawasan.
"Jangan sampai program ini tidak
tersosialisirkan kepada masyarakat. Nah, secara program kita akan dorong
anggaran terutama di Pemerintah Kota Bandung karena ini melibatkan relawan di
antaranya para jumantik yang ada di masyarakat," ucapnya.
Iman berharap, edukasi dan sosialisasi
mekanisme Wolbachia harus terus dioptimalkan, apalagi mekanisme ini relatif
aman, karena tidak menggunakan zat kimia yang dapat mengganggu kesehatan.
"Memang saat ini belum semua dari
30 kecamatan di Kota Bandung sudah menerapkan mekanisme ini, baru dua kecamatan
di tahun ini, dan tahun depan bertambah dua kecamatan baru. Jadi insyaallah ke
depan Kota Bandung kalau nol banget sih nggak bisa, tapi dengan kolaborasi ini
harapannya bisa membuat Kota Bandung segera terbebas dari DBD. Minimalnya
angkanya mendekati nol persen," katanya. (Cipta/sein).
.jpeg)
