Komisi IV DPRD Jabar Tinjau Dampak Penutupan Tambang Andesit di Bogor

Klik

Komisi IV DPRD Jabar diskusi dengan warga terkait penutupan tambang andesit di wilayah Kab Bogor (foto:dok. ist). 

BOGOR, Faktabandungraya.com,-- Pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan peninjauan langsung ke sejumlah wilayah terdampak penutupan tambang andesit di Kecamatan Cigudeg, Parungpanjang, dan Rumpin, Kabupaten Bogor. Kunjungan lapangan tersebut berlangsung selama dua hari sejak Senin, 2 November 2025, untuk melihat secara langsung kondisi sosial dan ekonomi masyarakat usai aktivitas tambang dihentikan.

Anggota Komisi IV DPRD Jabar, H. Zulkifly Chaniago, menegaskan bahwa peninjauan ini dilakukan untuk menyerap aspirasi sekaligus mendengar keluhan warga di tiga kecamatan yang selama bertahun-tahun bergantung pada aktivitas tambang. Menurutnya, dampak penutupan tambang terlihat sangat jelas di lapangan.

“Kami melihat langsung banyak sentra ekonomi masyarakat terpaksa berhenti total. Di Cigudeg, Parungpanjang, hingga Rumpin, aktivitas warga benar-benar mati. Ratusan warung tutup,” ujar Zulkifly.

Ia mengungkapkan, hasil diskusi dengan warga menunjukkan bahwa penutupan tambang tidak hanya memukul perekonomian, tetapi juga memicu berbagai persoalan sosial. Meningkatnya kriminalitas, ancaman perceraian, hingga anak-anak yang putus sekolah menjadi fenomena yang kini muncul di wilayah tersebut.

“Fakta di lapangan menunjukkan tingkat kriminalitas meningkat, ancaman perceraian tinggi, bahkan ada anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah karena orang tuanya kehilangan mata pencaharian,” jelasnya.

Politisi senior Partai Demokrat Jabar tersebut menambahkan bahwa masyarakat sebenarnya tidak menolak kebijakan pemerintah. Namun, mereka berharap solusi yang ditawarkan lebih konkret dan menyentuh akar masalah. Menurut warga, bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan stimulan tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

“Masyarakat menyampaikan, bukan mereka tidak butuh bantuan. Tetapi jika dana itu dialokasikan untuk memperbaiki atau membangun jalan tambang, persoalan utama bisa teratasi. Sebab seluruh aktivitas ekonomi mereka bergantung pada keberadaan tambang,” kata Zulkifly.

Pertemuan antara Komisi IV DPRD Jabar dan warga berlangsung di Kantor Kecamatan Parungpanjang. Dalam dialog tersebut, anggota dewan juga membahas kemungkinan evaluasi ulang terhadap operasional tambang dengan tetap mempertimbangkan aspek keselamatan dan dampak lingkungan.

Zulkifly menambahkan, apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya tambang yang layak beroperasi kembali, pihaknya mendukung usulan Gubernur Jawa Barat untuk menurunkan batas tonase kendaraan tambang dari 30 ton menjadi 8 ton.

“Kami setuju dengan Pak Gubernur. Jika tambang dibuka kembali, tonase kendaraan harus dibatasi agar tidak merusak jalan dan lingkungan sekitar,” pungkasnya. (sein/syaf).