![]() |
| Rapat paripurna DPRD Kota Bandung |
Hal itu disampaikan Wali Kota Bandung,
Muhammad Farhan, saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi
DPRD Kota Bandung terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2026, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Jumat 31 Oktober 2025.
Farhan menyampaikan apresiasi atas
pandangan, saran, dan kritik konstruktif dari seluruh fraksi DPRD.
Ia memastikan, seluruh masukan akan
menjadi acuan dalam penyempurnaan dokumen Raperda APBD 2026 agar pelaksanaan
anggaran tahun depan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Pemkot Bandung akan memastikan setiap
rupiah yang dibelanjakan memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, dengan
tetap menjaga prinsip efisiensi dan akuntabilitas,” ujarnya di hadapan pimpinan
dan anggota DPRD.
Menjawab sorotan beberapa fraksi
terkait pengelolaan belanja pegawai dan efektivitas program, Farhan
menyampaikan, Pemkot Bandung terus merasionalisasi belanja rutin serta
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam perencanaan dan pelaporan keuangan.
Langkah tersebut diharapkan dapat
memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan transparansi publik.
Di tengah dinamika fiskal nasional dan
penyesuaian transfer dari pemerintah pusat, Farhan menyatakan, Pemkot Bandung
tetap menjaga prioritas pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan,
kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
“Keterbatasan anggaran tidak boleh
mengurangi komitmen kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga
Bandung,” tuturnya.
Selain efisiensi, Pemkot Bandung juga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Farhan menjelaskan, penguatan potensi
ekonomi lokal menjadi salah satu kunci kemandirian fiskal kota.
“Bandung memiliki ekosistem ekonomi
kreatif dan sektor jasa yang kuat. Kita akan dorong agar berkontribusi lebih
besar terhadap PAD, tanpa membebani masyarakat,” kata Farhan.
Sebagai penutup, Farhan berkomitmen
untuk memperkuat sinergi dengan DPRD dalam proses pembahasan Raperda APBD 2026.
Ia berharap, rancangan anggaran
tersebut dapat segera disahkan dan dijalankan sesuai prinsip efisiensi,
transparansi, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (ray/red).

.jpeg)