ADPSI Tegaskan Dukungan Penuh untuk Program Unggulan Pemerintah Pusat

Klik

Mendagri Tito Karnavian melantik sekaligus  mengukuhkan Kepengurusan ADPSI yang di Ketuai Dr.Buky Wibawa ( Ketua DPRD Jabar) (foto:humas).


   

JAKARTA, Faktbandugraya.com,--- Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) menegaskan dukungan penuh terhadap program-program unggulan pemerintah pusat agar dapat diterapkan secara efektif di daerah. Komitmen itu disampaikan Ketua ADPSI yang juga Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, dalam Pengukuhan dan Rakernas ADPSI di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Buky menekankan bahwa meski pemerintah pusat menerapkan efisiensi anggaran melalui Perpres No. 1 Tahun 2025, termasuk pengurangan dana transfer ke daerah, kondisi tersebut tidak seharusnya membuat daerah tertekan. Ia menilai efisiensi justru dapat mendorong peningkatan pelayanan publik jika diikuti dengan pengelolaan keuangan yang tepat.

“Kami mendapatkan pengurangan dana transfer, tapi itu bukan membuat daerah merana, melainkan bagian dari efisiensi,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Jabar merampingkan jumlah BUMD dari 41 BUMD milik Jabar hanya tiga yang dinyatakan sehat secara manajerial. Untuk itu,  agar tidak selalu memberikan pernyataan modal setiap tahunnya, maka DPRD Jabar bersama Pemprov Jabar akan melakukan evaluasi, dan BUMD yang tidak sehat dan tidak memberikan dividen , akan dilakukan evaluasi, dan solusi di merger atau dilikuidasi,” tambah Buky.

Disaksikan Mendagri Tito, Buky Wibawa menandatangani Surat pengukuhan Kepengurusan ADPSI

Selain itu, efisiensi operasional dilakukan melalui penerapan WFH bergilir, penghematan listrik, serta pembatasan perjalanan dinas.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi peran ADPSI dalam memastikan program pemerintah pusat dapat terlaksana di daerah. Tito meminta DPRD memperkuat fungsi pengawasan agar APBD benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

“Program yang tidak berdampak jangan sampai tetap disetujui. DPRD harus menjadi penyeimbang,” tegasnya.

Ia juga mendorong daerah menggali potensi pendapatan tanpa membebani masyarakat, salah satunya melalui digitalisasi pajak. Tito mencontohkan sejumlah daerah yang sukses memaksimalkan pendapatan tanpa menambah regulasi baru.

Selain pengawasan anggaran, Tito menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi daerah agar tidak menghambat pelaku usaha. Ia membuka ruang dialog bagi ADPSI untuk terus memberikan masukan terkait persoalan di daerah.

Rakernas ADPSI ditutup dengan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah pusat, termasuk penguatan sinergi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah dalam menjalankan program nasional. (hms/sein).