![]() |
| Anggota Komisi IV DPRD Jabar, H.Zulkifly Chaniago, BE dari Fraksi Demokrat |
Menanggapi kondisi tersebut, DPRD Jawa
Barat menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap alokasi dana sebesar Rp20
miliar untuk program siaga darurat dan reboisasi berbasis intensif, termasuk
program menggaji warga untuk menanam pohon. Anggota DPRD Jabar, Zulkifly,
menilai kebijakan tersebut tepat sasaran karena tidak hanya bertujuan
memulihkan kawasan hutan, tetapi juga memperkuat perekonomian masyarakat
sekitar.
“Program ini baik karena memadukan
pemulihan lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi warga. Reboisasi harus
melibatkan masyarakat agar hasilnya berkelanjutan,” ujar Zulkifly saat di temui digedung DPRD Jabar, baru-baru ini.
Namun demikian, Zulkifly menegaskan
bahwa mitigasi jangka panjang tidak akan efektif jika pembangunan di kawasan
hulu masih dibiarkan tanpa pengendalian. Ia meminta agar seluruh perizinan
pembangunan ditinjau ulang dan dievaluasi, khususnya di wilayah resapan air
seperti kawasan Puncak dan Kawasan Bandung Utara (KBU), yang saat ini terus
mengalami pertumbuhan pembangunan vila dan kawasan komersial.
“Kalau hulunya rusak, banjir dan
longsor di hilir hanya tinggal menunggu waktu. Karena itu, semua perizinan
harus dievaluasi, terutama yang berada di daerah resapan air,” tegas politisi Demokrat Jabar ini.
Senada dengan hal tersebut, Wakil
Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menilai bahwa banjir dan longsor yang
kerap melanda Jawa Barat bukan semata persoalan cuaca ekstrem, melainkan akibat
menurunnya daya dukung lingkungan di kawasan hulu.
“Hujan hari ini tidak lagi sama
artinya bagi warga Jawa Barat. Di banyak daerah, setiap hujan turun selalu
dibarengi kekhawatiran akan banjir, longsor, hingga terputusnya akses,” ujar
Iwan.
Ia menekankan pentingnya langkah
pencegahan struktural, mulai dari penegakan tata ruang, pengawasan ketat
terhadap perizinan, hingga reboisasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya,
keselamatan warga, pemulihan lingkungan, dan stabilitas ekonomi harus berjalan
seiring agar Jawa Barat benar-benar siap menghadapi ancaman bencana yang terus
berulang.
“Siaga darurat penting, tetapi yang
lebih utama adalah mencegah agar bencana tidak terus berulang. Tata ruang harus
ditegakkan dan kawasan resapan wajib dilindungi,” pungkasnya.
Dengan langkah yang terintegrasi
antara kebijakan lingkungan dan perlindungan masyarakat, DPRD Jabar berharap
upaya mitigasi bencana dapat memberikan rasa aman bagi warga di tengah
meningkatnya curah hujan. (*/sein).
