PUKIS Desak Pemerintah Evaluasi Total Sistem Perkeretaapian Usai Kecelakaan KA di Bekasi Timur

Klik

Kereta Api Indonesia ( Foto :ilustrasi Pukis)

JAKARTA, FAKTABANDUNGRAYA,--- Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian nasional menyusul insiden kecelakaan kereta api di Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.

Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, menyampaikan duka cita mendalam atas kecelakaan yang melibatkan Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line tersebut. Ia menilai peristiwa ini menjadi catatan serius bagi keselamatan transportasi nasional.

Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah tegas, termasuk melakukan evaluasi total terhadap sistem yang ada serta mempertimbangkan perombakan di sejumlah instansi terkait guna menjamin akuntabilitas publik.

PUKIS juga mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan memastikan adanya pembenahan menyeluruh, baik dari sisi regulator maupun operator, termasuk di Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Dalam siaran Pers Pukis SP/13/Pukis/04/2026 tanggal 28 April 2026 yang diterima redaksi, PUKIS menekankan pentingnya penyelidikan yang transparan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Selain itu, mereka mengapresiasi kerja para penanggap pertama yang terlibat dalam proses evakuasi di lapangan.

Namun demikian, PUKIS turut menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berpotensi memengaruhi kinerja lembaga keselamatan transportasi, termasuk KNKT dan Basarnas, sehingga berdampak pada aspek keselamatan publik.

Lebih jauh, PUKIS menilai bahwa penyelidikan insiden tidak boleh berhenti pada aspek teknis semata. Penelusuran juga harus mencakup kemungkinan kelalaian dari berbagai pihak, baik regulator, operator, maupun pihak lain yang terlibat dalam rangkaian kejadian.

Berdasarkan kajian awal, kecelakaan diduga dipicu oleh insiden awal berupa temperan antara KRL Commuter Line dan sebuah kendaraan di perlintasan dekat Stasiun Bekasi Timur. Gangguan tersebut diduga memicu rangkaian kejadian lanjutan hingga terjadi tabrakan yang lebih fatal.

Peta Rute KRL Commuter Line

PUKIS melihat adanya kemungkinan efek domino akibat kegagalan sistem dalam mengendalikan dampak insiden awal. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor teknis, seperti sistem persinyalan, maupun faktor non-teknis, termasuk potensi kesalahan manusia.

Selain itu, PUKIS juga mengkritisi penanganan awal di lokasi kejadian yang dinilai belum optimal. Pada menit-menit krusial, area belum sepenuhnya steril dan masih terdapat kerumunan warga, bahkan aktivitas siaran langsung di media sosial yang berpotensi menghambat proses evakuasi.

Sebagai langkah pencegahan ke depan, PUKIS mendorong percepatan pembangunan infrastruktur perkeretaapian, khususnya di wilayah Jabodetabek. Di antaranya pembangunan jalur double-double track untuk memisahkan lintasan KRL dan kereta jarak jauh, modernisasi sistem persinyalan, serta penanganan perlintasan sebidang.

Di sisi lain, PUKIS juga menyoroti kehadiran pihak-pihak yang dinilai tidak memiliki kewenangan langsung di lokasi kejadian. Hal tersebut dianggap berpotensi mengganggu proses penanganan darurat serta mencerminkan perlunya penataan koordinasi yang lebih baik dalam situasi krisis.

PUKIS menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh sistem transportasi nasional guna memastikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. (*/red).