 |
| Wakil Ketua DPRD Jabar Omno Surono, ST melaksanakan Pengawasan Pemerintahan di KEc Kedokan Bunder Kab. Indramayu |
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat,
Ono Surono, menyayangkan kondisi tersebut mengingat program MBG merupakan
kebijakan nasional yang seharusnya telah berjalan merata hingga ke pelosok
daerah, khususnya di wilayah Jawa Barat.
“Implementasi program nasional ini
seharusnya sudah menjangkau seluruh sekolah tanpa terkecuali. Fakta di lapangan
menunjukkan masih ada satu Madrasah Ibtidaiyah serta empat TK atau PAUD yang
belum tersentuh program MBG, meskipun kebijakan ini sudah berjalan sejak tahun
lalu dan didukung penganggaran dari pemerintah pusat hingga daerah,” ujar Ono
usai melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Jayalaksana,
Kecamatan Kedokan Bunder, Kamis (29/1/2026).
Menurut Ono, percepatan dan pemerataan
pelaksanaan MBG sangat penting agar tujuan peningkatan pemenuhan gizi peserta
didik dapat tercapai secara optimal, terutama bagi wilayah yang selama ini
belum menerima manfaat program tersebut.
“Prinsip pemerataan dan keadilan harus
dikedepankan agar seluruh siswa dapat segera merasakan manfaat Program Makan
Bergizi Gratis,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD Provinsi Jawa
Barat akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan berkoordinasi bersama DPRD
Kabupaten Indramayu serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menelusuri
penyebab belum tersalurnya program MBG di sejumlah sekolah tersebut. DPRD juga
akan mendorong percepatan distribusi serta penetapan skala prioritas bagi
wilayah yang belum menerima program.
“Tentu langkah yang diambil harus
melalui koordinasi dengan pihak terkait agar dapat diketahui bagaimana hal ini
bisa terjadi, di saat wilayah lain program MBG sudah berjalan,” kata Ono.
Dorong Percepatan Penyelesaian Embarkasi Haji
 |
| Ono Suruno saat melaksanakan Pengawasan di Kab Indramayu |
Selain persoalan MBG, Ono Surono juga
menyoroti lambannya penyelesaian sejumlah fasilitas pendukung di Embarkasi Haji
Indramayu. Ia menemukan masih adanya kendala sejak tahap perencanaan hingga
realisasi pembangunan, termasuk beberapa infrastruktur yang belum rampung.
Sejumlah fasilitas yang belum selesai
antara lain pembangunan masjid serta jaringan air bersih yang hingga kini belum
berfungsi secara optimal. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dituntaskan
agar fasilitas embarkasi dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh jamaah haji.
“Sebelumnya saya sudah meminta secara
khusus kepada Bupati Indramayu dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat sebagai instansi berwenang. Kebutuhan anggarannya sekitar
Rp600 juta dan Gubernur juga siap menyiapkan dananya,” ungkap Ono.
Ia menjelaskan, pencairan anggaran
sempat tertunda karena surat rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama
Jawa Barat belum masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Akibatnya, usulan
anggaran tidak sempat diakomodasi dalam perubahan APBD, sehingga jumlah daerah
asal jamaah dari Embarkasi Indramayu berkurang dari 40 menjadi 28
kabupaten/kota.
Ono menambahkan, saat ini pembangunan
fasilitas tengah berjalan. Instalasi saluran air bersih dikerjakan oleh
pemerintah pusat, sementara penyediaan air hingga ke kawasan embarkasi akan
difasilitasi oleh Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Indramayu.
“Harapannya seluruh fasilitas
pendukung ini dapat segera diselesaikan sehingga mampu meningkatkan kenyamanan
dan kualitas layanan bagi jamaah haji,” pungkasnya. (*/red).
.jpeg)
