Farhan Dorong Akselerasi Adminduk Digital yang Inklusif dan Responsif di Kota Bandung

Klik

Wali kota Bandung M Farhan dalam acara Forum Konsultasi Publik bahas Akselerasi Adminduk Digital

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan pentingnya percepatan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) berbasis digital yang inklusif dan responsif sebagai fondasi pelayanan publik modern.

Hal itu disampaikan Farhan saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 bertema “Akselerasi Pelayanan Adminduk Berbasis Digital, Inklusif, dan Responsif di Kota Bandung” yang digelar di Mercure Bandung Nexa Supratman, Kamis (12/2/2026).

Menurut Farhan, pelayanan adminduk bukan sekadar urusan administratif, melainkan bentuk pengabdian negara terhadap hak dasar setiap warga. Data kependudukan yang akurat, kata dia, menjadi fondasi integrasi layanan publik melalui sistem identitas tunggal berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Semua layanan publik hari ini bertumpu pada identitas kependudukan. Karena itu, inovasi di Dukcapil bukan sekadar administratif, tetapi menyangkut kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan, transformasi digital harus menghadirkan kemudahan sekaligus empati. Salah satu inovasi yang didorong yakni percepatan penerbitan dokumen kematian agar keluarga yang tengah berduka tidak terbebani proses birokrasi berlarut-larut.

Menurutnya, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa teknologi dapat memperkuat nilai kemanusiaan dalam pelayanan publik, bukan sekadar mempercepat prosedur.

Selain itu, Farhan mendorong penguatan layanan lintas sektor melalui kolaborasi dengan kelurahan, fasilitas kesehatan, lembaga peradilan, serta Kantor Urusan Agama (KUA). Sinergi ini dinilai penting untuk mempercepat proses administrasi sejak kelahiran, pernikahan, hingga perubahan status keluarga.

Dalam forum tersebut, Farhan juga menyoroti peran strategis data kependudukan dalam perumusan kebijakan sosial dan ekonomi. Data Dukcapil, kata dia, dapat menjadi instrumen untuk membaca dinamika kemiskinan, akses jaminan kesehatan, hingga perencanaan pembangunan berbasis demografi produktif.

Peserta Forum Konsultasi Masyarakat

 

“Data yang jujur dan terbuka memungkinkan pemerintah menyusun solusi yang terstruktur. Dari situ kita bisa melihat persoalan stunting, sanitasi, hingga kesenjangan sosial secara lebih nyata,” katanya.

Ia mengingatkan, kemajuan teknologi tidak boleh meninggalkan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak-anak. Digitalisasi, menurutnya, harus menjadi sarana memperluas akses dan menghadirkan keadilan pelayanan.

Forum Konsultasi Publik tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) provinsi dan kabupaten/kota, akademisi, serta organisasi masyarakat yang bersama-sama membahas penguatan sistem pelayanan kependudukan di Kota Bandung. (*/red).