Target Kemantapan Jalan Jabar 97,5 Persen Dinilai Sulit Tercapai, Zulkifly Chaniago Soroti Keterbatasan Anggaran

Klik

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar sedang meningkatkan jalan provinsi jelang arus mudik

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Target Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mencapai tingkat kemantapan jalan sebesar 97,5 persen pada akhir 2026 dinilai sulit direalisasikan. Keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kemampuan pemerintah dalam mengejar target tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Zulkifly Chaniago, mengatakan bahwa alokasi anggaran yang tersedia saat ini belum cukup untuk mencapai target kemantapan jalan yang telah ditetapkan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun 2026, anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan tercatat sebesar Rp3,187 triliun. Dana tersebut direncanakan untuk menangani kemantapan jalan sepanjang 2.151,75 kilometer dari total 2.362 kilometer ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Menurut Zulkifly, dengan alokasi anggaran tersebut, target kemantapan jalan sebesar 97,5 persen hingga akhir 2026 menjadi cukup berat untuk dicapai.

“Dengan anggaran Rp3,187 triliun tentu berat untuk mengejar target 97,5 persen. Dalam rapat kerja dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, pihak dinas bahkan sempat mengusulkan tambahan anggaran hingga Rp5,6 triliun agar target tersebut dapat direalisasikan,” ujar Zulkifly, Kamis (12/3/2026).

Namun demikian, kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini dinilai tidak memungkinkan untuk menambah anggaran secara signifikan. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Agung Wahyudi, bahkan mengusulkan revisi target kemantapan jalan menjadi 90 persen agar lebih realistis dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Usulan tersebut tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat. Zulkifly menilai penurunan target hingga 90 persen terlalu jauh dari rencana awal dan berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan infrastruktur bagi masyarakat.

“Kalau diturunkan menjadi 95 persen masih bisa kita terima. Tetapi kalau sampai 90 persen, selisihnya terlalu besar dari target awal,” tegas politisi dari Partai Demokrat tersebut.

Ia menjelaskan bahwa ruang fiskal pemerintah provinsi saat ini sangat terbatas. Bahkan sebelum pengesahan RAPBD 2026, pendapatan daerah sudah mengalami tekanan karena tidak tercapainya target penerimaan pajak serta tidak tersalurkannya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp2,458 triliun.

“Anggaran sudah tidak mungkin digeser lagi. Kita sudah kehilangan cukup besar karena target pajak tidak tercapai dan dana transfer dari pusat tidak terkirim,” jelasnya.

Meski demikian, DPRD pada prinsipnya tetap mendukung penyesuaian target agar lebih realistis dengan kondisi keuangan daerah. Namun, penyesuaian tersebut diharapkan tidak terlalu jauh dari target awal demi menjaga kualitas pembangunan infrastruktur jalan di Jawa Barat.

Zulkifly menambahkan, pembahasan lanjutan antara DPRD dan pemerintah provinsi akan menjadi penentu arah kebijakan pembangunan infrastruktur jalan pada 2026. Menurutnya, target kemantapan jalan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembangunan, tetapi juga mencerminkan kemampuan fiskal daerah dalam menjaga layanan dasar bagi masyarakat.

“Yang terpenting adalah bagaimana pembangunan tetap berjalan dan masyarakat tetap mendapatkan layanan infrastruktur yang layak,” pungkasnya. (syaf/sein).