DPRD Kota Bandung Dorong Perda Bantuan Hukum bagi Warga Miskin

Klik

Bapemperda DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja membahas Raperda Lembaga Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, di Ruang Rapat Bapemperda

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- DPRD Kota Bandung melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lembaga Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dalam rapat kerja yang digelar di Ruang Rapat Bapemperda, Rabu (6/5/2026).

Rapat dipimpin Ketua Bapemperda, Dudy Himawan didampingi Wakil Ketua Bapemperda, Asep Robin, serta dihadiri anggota Bapemperda, Dinas Sosial Kota Bandung, Bagian Hukum Setda Kota Bandung, dan Tim Kelompok Pakar.

Dalam pembahasan tersebut, anggota Bapemperda, Susi Sulastri menekankan pentingnya keberadaan bantuan hukum untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan dan anak-anak.

Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan perlindungan hukum yang benar-benar dirasakan masyarakat miskin.

Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya mekanisme pendataan dan pemilahan penerima bantuan hukum agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Anggota Bapemperda, Nunung Nurasiah meminta agar unsur kewilayahan dilibatkan dalam proses pemutakhiran data masyarakat kurang mampu serta memastikan bantuan hukum diberikan hingga tuntas.

“Kami ingin Perda ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bapemperda, Asep Robin menilai aturan teknis melalui Peraturan Wali Kota perlu segera disiapkan agar pelaksanaan bantuan hukum berjalan jelas dan sesuai ketentuan.

DPRD juga mendorong adanya sistem digital atau aplikasi pemantauan bantuan hukum agar masyarakat dapat mengakses informasi penanganan kasus secara lebih transparan dan mudah.

Raperda tersebut diharapkan menjadi dasar penguatan layanan bantuan hukum yang adil, merata, dan mudah diakses bagi warga miskin di Kota Bandung. (Handoko/red).