 |
| Anggota DPRD Jabar H.Zulkifly Chaniago, BE dari Fraksi Demokrat |
Politisi senior Partai Demokrat
Jawa Barat itu menyoroti semakin meluasnya sistem outsourcing atau alih daya
yang dinilai berdampak pada berkurangnya hak-hak dasar buruh serta menurunnya
kepastian kerja.
“Harapan saya UU Cipta Kerja
direvisi agar harkat dan martabat pekerja diakui. Sekarang banyak pekerja
berstatus outsourcing sehingga hak-haknya menjadi terbatas,” ujar Zulkifly di
Bandung, Jumat (1/5/2026).
Menurutnya, pekerja outsourcing
kerap tidak memperoleh hak yang setara dengan pekerja tetap, seperti hak cuti,
tunjangan melahirkan, hingga jaminan kesehatan yang memadai.
Ia mengatakan, persoalan alih daya
hingga kini masih menjadi salah satu tuntutan utama kalangan buruh setiap
peringatan Hari Buruh karena dianggap menciptakan ketidakpastian dalam hubungan
kerja.
Selain menyoroti regulasi
ketenagakerjaan, Zulkifly juga mengingatkan dampak meningkatnya kasus pemutusan
hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat yang dipicu ketidakpastian ekonomi global.
Menurutnya, konflik geopolitik
dunia telah memengaruhi rantai pasok bahan baku dan aktivitas ekspor-impor
sehingga berdampak langsung terhadap kondisi industri di daerah.
“Ketika perusahaan kesulitan
menjaga cash flow, langkah yang paling sering diambil adalah mengurangi beban
tenaga kerja. Ini yang kemudian memicu PHK,” katanya.
Meski demikian, ia meminta
perusahaan tidak menjadikan PHK massal sebagai solusi utama karena berpotensi
menurunkan produktivitas usaha dalam jangka panjang.
Zulkifly juga menyoroti tingginya
angka pengangguran akibat PHK dan terbatasnya penyerapan tenaga kerja lokal
yang dinilai dapat memicu persoalan sosial di masyarakat.
Ia menyebut setiap tahun jumlah
lulusan SMA dan SMK di Jawa Barat terus meningkat, sementara peluang kerja
formal masih belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja baru.
“Kalau lapangan kerja tidak mampu
menyerap mereka, tentu bisa menimbulkan kerawanan sosial seperti kriminalitas
hingga penyalahgunaan narkoba,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta investasi
yang masuk ke Jawa Barat, termasuk di kawasan industri baru seperti Subang,
lebih mengutamakan tenaga kerja lokal.
Di tengah terbatasnya peluang kerja
formal, Zulkifly juga mendorong generasi muda untuk lebih kreatif dan mandiri
dengan memanfaatkan peluang ekonomi digital maupun sektor usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM).
“Anak muda sekarang harus kreatif.
Banyak peluang usaha melalui media sosial, platform digital, atau usaha mandiri
yang bisa dikembangkan,” katanya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan
upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi yang terus memperkuat pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan
Kerja (BLK) guna meningkatkan daya saing pencari kerja di Jawa Barat. (syaf/sein)
