![]() |
| Menaker RI Yassierli |
Program tersebut menjadi langkah
strategis pemerintah dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional di
tengah perubahan kebutuhan industri yang semakin berbasis teknologi dan
kompetensi profesional.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli
menegaskan, sertifikasi kompetensi memiliki peran penting dalam memastikan
lulusan program pelatihan dan pemagangan memiliki pengakuan resmi atas
kemampuan yang dimiliki.
“Melalui sertifikasi kompetensi,
lulusan MagangHub diharapkan lebih siap bersaing di pasar kerja karena
kompetensinya diakui dan sesuai kebutuhan industri,” ujar Yassierli dalam
keterangan resminya, Senin (1/6/2026).
Sebanyak 15 skema sertifikasi yang
disiapkan mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari administrasi
perkantoran, teknologi digital, pelayanan, pengelolaan keuangan, sumber daya
manusia hingga keselamatan kerja.
Skema tersebut meliputi Pengelolaan
Administrasi Perkantoran, Junior Secretary, Asisten Pengembang Web, Digital
Marketing, Pembuatan Desain Grafis, Penyusunan Laporan Keuangan Entitas
Tunggal, Supervisor SDM, Pelayanan Pelanggan, Front Office, Operator Komputer,
Digital Filing, Produksi Karya Audio Visual, Analis Data, Petugas Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3), serta Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemula.
Menurut Yassierli, ragam skema
tersebut dirancang agar lulusan MagangHub memiliki kompetensi yang relevan dengan
kebutuhan industri modern, termasuk penguasaan teknologi digital dan kemampuan
analisis data yang kini menjadi kebutuhan utama dunia kerja.
Pelaksanaan sertifikasi nantinya
dilakukan oleh BNSP melalui jejaring Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bekerja
sama dengan balai pelatihan vokasi Kemnaker di berbagai daerah.
Untuk mendukung program tersebut,
Kemnaker juga telah memetakan kesiapan balai pelatihan vokasi di seluruh
Indonesia. Hasilnya, sejumlah balai memiliki kapasitas besar dalam penyelenggaraan
sertifikasi kompetensi.
BBPVP Makassar, BBPVP Medan, dan
BPVP Surakarta tercatat mampu menyelenggarakan masing-masing 15 skema
sertifikasi. Sementara BBPVP Bekasi memiliki kapasitas 11 skema.
Adapun BBPVP Bandung, BBPVP
Semarang, BPVP Aceh, BPVP Padang, BPVP Samarinda, dan BPVP Kendari
masing-masing mampu melaksanakan 10 skema sertifikasi.
Secara nasional, total kapasitas
penyelenggaraan mencapai 180 skema sertifikasi kompetensi di seluruh balai
pelatihan vokasi Kemnaker.
Program tersebut diharapkan dapat
memperluas akses sertifikasi kompetensi bagi lulusan MagangHub sekaligus
memperkuat kesiapan tenaga kerja Indonesia menghadapi persaingan industri dan
pasar kerja yang semakin kompetitif.
Selain menjadi bukti kompetensi,
sertifikasi juga dinilai menjadi modal penting bagi tenaga kerja untuk
memperoleh peluang kerja yang lebih luas, meningkatkan produktivitas, serta
mendukung transformasi ketenagakerjaan nasional menuju SDM unggul dan adaptif
terhadap perkembangan zaman. (*/red).
.jpeg)