DPRD Fasilitasi Aspirasi Perubahan Nama Provinsi Jabar , Usulan "Provinsi Sunda" Masuk Tahap Kajian

Klik

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Suruno didampingi Ketua Komisi I Rahmad Djati, saat menerima aspirasi dari  Forum  Akademisi dan Tokoh Jabar Pengkaji Perubahan nama Jawa Barat  dengan nama Nyunda


   

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- DPRD Provinsi Jawa Barat resmi menerima aspirasi Akademisi dan Tokoh Jabar yang tergabung dalam Forum Pengkaji Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat dengan nama Nyunda yang mengusulkan perubahan nama menjadi Provinsi Sunda. Audiensi yang digelar di Gedung DPRD Jawa Barat menjadi langkah awal untuk membawa usulan tersebut ke tahapan kajian dan proses legislasi secara resmi, Rabu (2/7/2026).

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan aspirasi tersebut diterima dengan terbuka karena telah dilengkapi naskah akademik. Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan nama harus memiliki tujuan yang jelas dan selaras dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pelayanan publik, serta keadilan fiskal di Jawa Barat.

Menurut Ono, apabila nantinya DPRD menyetujui usulan tersebut, proses perubahan nama tetap memerlukan tahapan panjang karena keputusan akhir berada di tangan pemerintah pusat. Ia juga menilai perjuangan perubahan nama harus berjalan seiring dengan dorongan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) demi mempercepat pemerataan pembangunan.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, menyampaikan mayoritas fraksi yang hadir mendukung agar usulan tersebut dilanjutkan ke proses legislasi. Selanjutnya, DPRD akan menentukan mekanisme pembahasan, baik melalui Panitia Khusus (Pansus) maupun pembahasan di Komisi I.

Suasana audensi Komisi I dgn  Komunitas Akademisi dan Tokoh Jabar Pengkaji Perubahan nama
 Jawa Barat  dengan nama Nyunda

Dalam audiensi tersebut juga mengemuka gagasan memperkuat identitas budaya Sunda melalui regulasi penamaan kawasan perumahan, gedung, pusat perbelanjaan, hingga calon daerah otonomi baru agar lebih mencerminkan kearifan lokal dan tidak sekadar menggunakan penamaan berbasis arah mata angin.

DPRD Jawa Barat berencana membuka ruang dialog yang lebih luas melalui public hearing dan sosialisasi kepada masyarakat guna menyerap aspirasi secara komprehensif. Langkah ini diharapkan menghasilkan kebijakan yang tidak hanya memperkuat identitas budaya Sunda, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Untuk diketahui, dalam forum tersebut, hampir seluruh fraksi yang hadir minus Fraksi Gerindra menyatakan mendukung dan mendorong  serta sepakat untuk membawa usulan ini ke tahapan berikutnya dengan sejumlah catatan.

Adapun perwakilan dari Fraksi Golkar Edi Askar, M.Jaenudin (PDIP), Hasbullah (FPAN), Syaful Bahri ( F Demokrat),  Yusuf Ridwan ( FPPP). Cucu Sugiarti (FPKS) M.Sidkon Dj (FPKB)   (sein).