![]() |
| Menaker RI Yassierli bersama peserta Dialog Sosial |
Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat membuka
Silaturahmi Nasional Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional di Jakarta,
Selasa (28/7/2026). Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara pemerintah,
pengusaha, dan serikat pekerja menjadi kunci dalam melahirkan kebijakan yang
adil dan seimbang.
Yassierli menjelaskan, selama periode 2023–2026, LKS Tripartit Nasional
telah menjadi forum strategis dalam membahas berbagai isu ketenagakerjaan
melalui puluhan rapat dan sidang pleno yang menghasilkan sejumlah rekomendasi
penting bagi pemerintah.
Berbagai isu yang dibahas mencakup pencegahan pemutusan hubungan kerja
(PHK), penguatan pengawasan ketenagakerjaan, penataan regulasi tenaga kerja
bongkar muat (TKBM), penyempurnaan aturan alih daya (outsourcing), hingga
penguatan sistem pengupahan berbasis produktivitas dan peningkatan kompetensi
tenaga kerja.
Menurut Yassierli, semangat kolaborasi, musyawarah, dan gotong royong dalam
forum tripartit harus terus dijaga agar mampu menjawab perubahan dunia kerja
yang semakin dinamis serta menciptakan hubungan industrial yang sehat dan
berkelanjutan.
"Kita ingin setiap persoalan ketenagakerjaan diselesaikan melalui
dialog yang konstruktif sehingga menghasilkan solusi yang memberikan manfaat
bagi pekerja, pengusaha, maupun pemerintah," tegas Yassierli.
Kemnaker berharap penguatan dialog sosial melalui LKS Tripartit semakin
memperkokoh sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ekosistem
ketenagakerjaan yang produktif, harmonis, dan berdaya saing. (*/red).
