 |
| Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat |
DUA tahun adalah waktu yang terlalu singkat untuk menghakimi sebuah pemerintahan yang belum sampai setengah periode memegang kekuasaan, tetapi sudah cukup untuk membaca watak seorang presiden.
Dalam dua tahun, seorang presiden biasanya sudah memperlihatkan apa yang menjadi obsesinya, bagaimana ia menggunakan kekuasaan, siapa orang-orang yang dipercayainya, dan seberapa jauh gagasan yang dibawanya dari kampanye dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik.
Prabowo Subianto memasuki Istana dengan modal
politik yang kuat. Ia dilantik pada 20 Oktober 2024 setelah menang dalam
pemilihan presiden 2024 dengan mandat elektoral yang besar. Lebih dari itu, ia
bukan figur yang tiba-tiba muncul di panggung politik.
Ia telah puluhan tahun berada dalam
orbit kekuasaan: sebagai prajurit, pengusaha, ketua partai, calon presiden, dan
akhirnya presiden. Karena itu, menarik menilai dua tahun pertama
kepemimpinannya bukan semata dari daftar program yang sudah dikerjakan, melainkan
dari pertanyaan yang lebih mendasar: apakah Prabowo sudah menunjukkan
keberhasilannya membangun negara yang kuat atau baru berhasil membangun
pemerintahan yang kuat? Keduanya tentu berbeda.
Modal Seorang Petarung
Salah satu kekuatan Prabowo adalah daya
juangnya. Ia pernah kalah dalam pertarungan politik, tetapi tidak meninggalkan
gelanggang. Dalam politik, kemampuan bangkit dari kekalahan bukan perkara
kecil. Ia menunjukkan daya tahan psikologis sekaligus keyakinan pada tujuan
politiknya. Prabowo juga mempunyai karakter nasionalisme yang kuat. Negara,
kedaulatan, pertahanan, pangan dan energi baginya bukan sekadar sektor-sektor
kebijakan, melainkan bagian dari gagasan besar tentang Indonesia yang
berdaulat.
Pengalaman sebagai prajurit ikut
membentuk cara pandangnya. Ia cenderung melihat dunia sebagai arena kompetisi
dan negara sebagai aktor yang harus kuat agar tidak mudah dipermainkan oleh
kekuatan lain.
Pandangan tersebut mendapatkan
relevansi baru ketika dunia memasuki era ketidakpastian geopolitik: perang
Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat-China, perubahan
rantai pasok, perang dagang dan perebutan sumber daya strategis. Dalam konteks
seperti itu, gagasan tentang kemandirian nasional bukanlah romantisme belaka.
Tetapi di sinilah terdapat persoalan penting.
Dari Kapasitas Personal ke
Kapasitas Institusional.
Negara tidak menjadi kuat hanya
karena presidennya kaya dan tegas. Negara menjadi kuat apabila hukum bekerja,
birokrasi profesional, pendidikan bermutu, ekonomi produktif, teknologi
berkembang, korupsi terkendali, dan masyarakat percaya kepada institusi negara.
Prabowo mempunyai sejumlah obsesi
yang relatif jelas: swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi,
industrialisasi, pertahanan, dan pembangunan manusia. Di antara semua program
tersebut, Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi simbol paling kuat selama dua
tahun pemerintahannya. Secara filosofis, MBG sebenarnya memiliki dasar yang
sangat menarik.
Negara tidak hanya bertugas
membangun jalan, bendungan, atau kawasan industri. Negara juga berkewajiban
memastikan bahwa anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan mempunyai kesempatan yang
relatif sama untuk mengembangkan potensinya. Prabowo menyebut MBG sebagai
investasi untuk generasi masa depan. Dalam rancangan APBN 2026, program ini
ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp335
triliun.
Tetapi semakin besar sebuah
program, semakin besar pula tuntutan tata kelolanya. Program yang menyangkut
makanan puluhan juta anak tidak cukup hanya memiliki niat baik. Ia membutuhkan
standar gizi, keamanan pangan, rantai pasok, pengawasan, tenaga profesional,
dan sistem pertanggungjawaban yang ketat.
Peristiwa keracunan makanan yang
terjadi di berbagai daerah menjadi peringatan keras. Ribuan siswa dan guru
dilaporkan sakit, dan pemerintah kemudian memperketat pengawasan dapur serta
distribusi makanan. Di sini terlihat sebuah hukum sederhana pemerintahan:
“Semakin besar ambisi kebijakan,
semakin tinggi tuntutan profesionalismenya”.
Perlu Dukungan Data Empiris
Pemerintahan Prabowo juga
menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu agenda utama. Pemerintah
menyatakan produksi dan cadangan beras meningkat secara signifikan. Pada
pertengahan 2026, pemerintah bahkan menyebut cadangan beras pemerintah telah
mencapai lebih dari 5,3 juta ton. Ini tentu merupakan perkembangan penting.
Namun, swasembada pangan jangan berhenti pada angka produksi dan cadangan
pemerintah.
Pertanyaan yang lebih penting
adalah: apakah petani menjadi lebih sejahtera? Apakah konsumen mendapatkan
pangan dengan harga terjangkau? Apakah produktivitas pertanian meningkat secara
berkelanjutan? Apakah ketergantungan pada impor benar-benar berkurang tanpa
mengorbankan stabilitas harga? Jawaban atas semua pertanyaan ini mesti didukung
dengan data yang akurat dan lengkap. Bukan sekedar jawaban politik.
Swasembada bukan sekadar kemampuan
negara menumpuk beras di gudang.Swasembada adalah kemampuan sebuah bangsa
membangun ekosistem pangan yang sehat dari hulu sampai hilir. Petani harus
untung. Konsumen harus terlindungi. Infrastruktur harus baik. Teknologi harus
berkembang. Dan generasi muda harus mau menjadi petani modern. Jika tidak,
swasembada hanya menjadi slogan yang ujungnya akan menurunkan kepercayaan
rakyat pada pemerintah.
Membangun Institusi yang Kuat
Prabowo tampaknya percaya pada
negara yang kuat. Pandangan ini mempunyai akar sejarah yang panjang dalam
pemikiran politik Indonesia. Setelah bertahun-tahun negara dianggap terlalu
lemah menghadapi kepentingan ekonomi dan politik, gagasan tentang strong state
memang mempunyai daya tarik.Tetapi negara kuat mempunyai dua wajah.
Wajah pertama, negara kuat berarti
pemerintah mampu menegakkan hukum, menyediakan pelayanan publik, membangun
infrastruktur, melindungi masyarakat miskin dan menghadapi kepentingan ekonomi
yang terlalu dominan.
Wajah kedua, negara kuat dapat
berubah menjadi kekuasaan yang terlalu dominan apabila tidak diimbangi kontrol
institusional. Karena itu, tantangan Prabowo bukan sekadar memperkuat negara.
Melainkan Ia harus memperkuat institusi negara tanpa melemahkan masyarakat.
Demokrasi memang membutuhkan
pemerintah yang kuat sekaligus juga masyarakat sipil yang kuat. Membutuhkan
presiden yang efektif sekaligus pers yang bebas. Membutuhkan birokrasi yang
disiplin sekaligus parlemen dan lembaga hukum yang mampu melakukan kontrol.
Politik akomodasi
Prabowo mempunyai kemampuan yang
menarik dalam mengelola politik. Ia mampu merangkul banyak kekuatan yang
sebelumnya berada di luar lingkarannya. Koalisi pemerintahan menjadi sangat
besar. Secara praktis, ini menguntungkan. Pemerintah relatif tidak terlalu
direpotkan oleh oposisi parlementer yang kuat. Tetapi dari perspektif
demokrasi, terdapat paradoks. Semakin besar koalisi pemerintah, semakin kecil
ruang oposisi formal.
Padahal demokrasi bukan hanya soal siapa yang
menang dan siapa yang kalah. Demokrasi juga membutuhkan mereka yang kalah untuk
tetap mempunyai ruang mengawasi mereka yang menang. Oposisi yang sehat bukan
musuh pemerintah. Justru ia dapat menjadi cermin.
Karena itu, Prabowo perlu
memastikan bahwa stabilitas politik tidak dibayar dengan hilangnya mekanisme
kritik.
Tidak Cukup Hanya Gagasan, Melainkan
Eksekusi
Prabowo sebenarnya tidak kekurangan
gagasan. Justru sebaliknya, pemerintahannya mempunyai terlalu banyak agenda
besar: pangan, energi, MBG, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, koperasi,
pembangunan desa, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.Pertanyaannya adalah
apakah mesin birokrasi mampu mengerjakannya secara bersamaan. Di sinilah peran
menteri yang dinilai kegemukan menjadi sangat menentukan.
Menteri bukan sekadar pelaksana perintah
presiden. Menteri adalah penyaring, penerjemah dan penguji gagasan presiden.
Seorang menteri seharusnya mampu mengatakan kepada presiden:
“Ini bisa dilakukan.” - “Ini
terlalu mahal.”- “Ini berisiko.”- “Ini harus ditunda.”- “Ini sebaiknya
dilakukan dengan cara berbeda.” Jika semua menteri hanya berkata siap, Pak,
presiden justru kehilangan salah satu sumber informasi terpentingnya. Kabinet
yang sehat bukan kabinet yang selalu kompak dalam arti selalu setuju.
Kabinet yang sehat adalah kabinet yang berani
berbeda pendapat di ruang rapat, tetapi kompak ketika keputusan telah dibuat.
Karena itu, kualitas kabinet Prabowo tidak semestinya diukur dari banyaknya
tokoh terkenal di dalamnya atau besarnya koalisi politik yang mendukungnya.
Ukuran sesungguhnya adalah output.
Berapa masalah yang selesai? Berapa
kebijakan yang benar-benar bekerja? Berapa rupiah anggaran yang menghasilkan
manfaat? Berapa banyak birokrasi yang menjadi lebih sederhana? Dan yang paling
penting: apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik?
Catatan dan Harapan ke Depan
Setelah mendekati dua tahun, saya
melihat sedikitnya lima hal yang perlu menjadi perhatian Prabowo.Pertama,
jangan terlalu bergantung pada kekuatan personal presiden. Presiden yang kuat
memang diperlukan, tetapi Indonesia membutuhkan institusi yang kuat lebih
daripada figur yang kuat. Masa jabatan presiden akan berakhir, sedangkan
institusi harus bertahan.
Kedua, perkuat meritokrasi. Jangan
sampai loyalitas politik lebih menentukan daripada kemampuan profesional.
Negara terlalu besar untuk dikelola dengan prinsip kedekatan.
Ketiga, jaga disiplin fiskal. Program populis
dapat disukai rakyat, tetapi negara tidak boleh mengabaikan matematika
anggaran. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus mempunyai social
return yang jelas. Keempat, perbaiki komunikasi publik. Presiden dan para
menterinya perlu lebih terbuka terhadap kritik. Kritik bukan sabotase. Kritik
adalah mekanisme koreksi. Kelima, jangan menyamakan negara kuat dengan
pemerintah yang tidak boleh dikritik.
Justru pemerintah yang percaya diri
adalah pemerintah yang tidak takut terhadap kritik.
Jadi, bagaimana kita menilai dua
tahun Prabowo? Banyak agenda besar yang perlu didukung, namun banyak pula
catatan dan kritik yang perlu diperhatikan. Terdapat beberapa capaian yang
patut dicatat, terutama dalam keberanian menetapkan agenda ketahanan pangan,
penguatan program gizi, dan orientasi kemandirian ekonomi.
Pemerintah sendiri mencatat
peningkatan produksi pangan dan cadangan beras sebagai salah satu capaian
penting. Namun terlalu dini menyebutnya berhasil. Sebab sebagian besar agenda
besar Prabowo baru menunjukkan arah dan membangun fondasi. Yang ditunggu-tunggu
rakyat adalah hasilnya.
Bukan pidato, bukan jumlah program,
bukanya banyaknya proyek, bukan pula besarnya koalisi. Sementara itu dengan sarana
media sosial di tangan, rakyat memiliki peluang yang sama untuk mengawasi dan
menilai proses serta hasil kinerja
Prabowo.
Rakyat akan selalu bertanya: Apakah anak miskin memperoleh gizi yang lebih
baik? Apakah petani hidup lebih sejahtera? Apakah kelas menengah merasa lebih
aman? Apakah lapangan pekerjaan bertambah? Apakah pendidikan semakin bermutu?
Apakah hukum semakin dipercaya?
Apakah pintu korupsi semakin sempit? Apakah birokrasi semakin profesional? Dan
apakah rakyat merasa memiliki negara, bukan sekadar menjadi objek dari negara?
Keluh kesah dan harapan rakyat bermunculan mengisi ruang publik yang mudah
sekali didengarkan melalui media sosial.
Dari Kekuasaan Menuju Peradaban
Prabowo adalah presiden yang
memiliki obsesi besar tentang Indonesia. Ia ingin Indonesia berdaulat, mandiri,
kuat dan dihormati. Obsesi semacam itu diperlukan. Bangsa besar membutuhkan
pemimpin yang berani berpikir besar. Tetapi ada satu tahap yang jauh lebih
sulit: mengubah obsesi menjadi institusi, institusi menjadi kebijakan, dan
kebijakan menjadi kebiasaan sosial.
Di sinilah tahun-tahun berikutnya
akan menjadi sangat menentukan. Apakah kemenangan yang diraih lewat pemilu akan
diikuti dengan keberhasilan mewujudkan janji-janji kampanyenya? Sejauh ini ia telah mengonsolidasikan
kekuasaan. Kini tantangannya adalah bagaimana memenangkan kepercayaan sejarah.
Sebab pada akhirnya seorang presiden tidak dikenang karena seberapa besar
kekuasaan yang berhasil dikumpulkannya. Ia akan dikenang karena apa yang
dilakukan dengan kekuasaan itu. Dan ukuran paling sederhana dari semuanya
adalah pertanyaan seorang rakyat biasa: “Apakah hidup saya menjadi lebih baik?”
Samar-samar genderang persaingan
untuk memenangkan pemilu 2029 sudah mulai ditabuh. Saatanya Prabowo melakukan
evaluasi terhadap kinerja para pembantunya. Ibarat dalam permainan sepak bola,
mereka yang tidak efektif dan tidak memiliki cukup keahlian menggiring bola
mesti diganti dengan pemain yang professional.
Professionalitas dan prinsip
meritokrasi lebih penting dari loyalitas yang selalu ingin menggembirakan dan
memuji bosnya. (*)
