Tekan Deklarasi DWCP 2026–2030, Pemerintah dan Unsur Tripartit Pacu Pekerjaan Layak di Tengah Arus Digitalisasi

Klik

Kemnaer, APINDO, KSP/Serikat Buruh, serta ILO resmi menandatangani Deklarasi bersama Indonesia Decent Work Country Programmer (DWCP) 2026-2030 di Jakarta

JAKARTA, FAKTABANDUNGRAYA,--- Laju digitalisasi dan transisi ekonomi hijau mendorong pemerintah bersama para pemangku kepentingan ketenagakerjaan memperkuat komitmen perlindungan tenaga kerja nasional. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), APINDO, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) resmi menandatangani Deklarasi Bersama Indonesia Decent Work Country Programme (DWCP) 2026–2030 di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Memasuki periode keempat, program lima tahunan ini berfokus menjawab tantangan struktural ketenagakerjaan Indonesia. Dari total 155 juta angkatan kerja nasional, sekitar 60 persen di antaranya saat ini masih tertahan di sektor informal.

Tiga Pilar Strategis Respon Transformasi Global

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa arah kebijakan nasional tidak lagi sekadar mengejar kuantitas atau jumlah ketersediaan lapangan kerja, melainkan kualitas dari pekerjaan itu sendiri.

"Kita membutuhkan pekerjaan yang produktif, formal, terlindungi, dan berpenghasilan layak," tegas Yassierli.

Untuk merespon dinamika kecerdasan artifisial (AI), perubahan demografi, serta ketimpangan akses kerja, DWCP 2026–2030 menetapkan tiga agenda utama:

Penguatan Dialog Sosial: Membangun komunikasi tripartit yang transformatif dan terlembaga.

Peluang Kerja Inklusif: Menciptakan kesempatan kerja serta kewirausahaan yang produktif.

Perlindungan Sosial Adaptif: Memperluas jaminan sosial yang universal bagi seluruh lapisan pekerja.

Kemnaer, APINDO, KSP/Serikat Buruh, serta ILO resmi menandatangani Deklarasi bersama

 

Inklusivitas Jadi Ukuran Keberhasilan

Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Simrin Singh, mengingatkan bahwa lonjakan teknologi dan transisi hijau membawa peluang sekaligus tantangan besar bagi dunia kerja. Keberhasilan pilar DWCP periode ini akan diukur dari sejauh mana peluang tersebut dapat dinikmati secara adil.

Kemnaker bersama APINDO, serikat pekerja, pemerintah daerah, dan ILO berkomitmen mengawal implementasi deklarasi ini agar berdampak nyata bagi kesejahteraan buruh dan keberlanjutan dunia usaha hingga 2030.(*/red).