DPRD Jabar Dorong Dinas ESDM Penuhi Kebutuhan Listrik Rumah Tangga

H. Daddy Rohanady, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar

JABAR, FAKTABANDUNGRAYA.COM - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar H. Daddy Rohanady mengatakan, rasio eletrifikasi rumah tangga (RERT) kebutuhan aliran listrik di Jabar masih cukup besar. Bahkan di wilayah Bandung Raya tingkat RERT baru mencapai 76 persen jauh dibawah rata-rata RERT Jabar yang sudah mencapai 93 persen.

Menurut Daddy, kalau berbicara rasio elektrifikasi rumah tangga dengan target Jabar Caang 2018 (Jabar Terang) sebagaimana dicangkan oleh Gubernur Aher dalam RPJMD 2013-2018, rasanya agak sulit dapat terpenuhi. Kalau tidak didorong oleh anggaran yang memadai.

Untuk itu, dalam mendorong pencapaian target Jabar Caang 2018, dewan telah meminta pihak Dinas ESDM Jabar untuk menyusun program dan mngusulkan anggaran kepada Dewan. “ Kita siap mendukung anggarannya”, kata Daddy saat ditemui faktabandungraya.com di jalan Diponogoro no 27 Bandung, Selasa (07/02).

Dikatakan, masih cukup banyaknya masyarakat Jabar yang belum menikmati dan mendapatkan aliran listrik rumah tangga. Berdasarkan data dari UPTD wilayah IV ESDM Jabar, bahwa di wilayah Bandung Raya sendiri ( kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung dan Kab Bandung Barat) angka RERT (76%) masih jauh dibawah rata-rata provinsi (93%). Hal ini, sungguh sangat eronis, mengingat Bendungan Saguling di Kab Bandung merupakan penghasil energi listrik terbesar yang mampu mengalirin listrik Jawa – Bali, ujarnya.

Dijelaskan kalau untuk menaikan 1 % rasio elektrifikasi rumah tangga membutuhkan anggaran sebesar Rp 3 miliar, berarti UPTD IV membutuhkan dana sekitar Rp 45 Miliar s.d Rp 50 miliar, itu baru satu UPTD, dan mudah-mudahan UPTD lain tidak sebesar UPTD IV. Kalau seluruh UPTD membutuhkan suntikan dana yang cukup besar, tentunya akan mengkuras APBD.

Lebih lanjut Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan, masih cukup banyaknya RERT yang belum memiliki aliran istrik sendiri, ada beberapa faktor diantaranya data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data lapangan. Namun, disisi lain, pihak PLN memliki keterbatasan dalam memenuhi permintaan masyarakat dalam penyambungan baru rumah tangga. Sehingga, akhirnya dalam memenuhi kebutuhan aliran listrik, terpaksa menyambung dari rumah sebelah, jelasnya.

Perlu ditulis bahwa DPRD Jabar, pada prinsipnya siap mendorong dan menganggarkan dana untuk memenuhi kebutuhan akan listrik masyarakat, agar seluruh rumah masyarakat se Jabar dapat terpenuhi, kandasnya. (husein).