Klik
DPRD Jabar gelar hearing dialog dengan Pelajar SMA/SMK di Kota Depok (foto:ist) |
Hearing Dialog yang diselenggarakan di SMAN 4 Kota Depok, diikuti para peserta perwakilan sekolah sekolah menengah atas dan kejuruan di Kota Depok mengutarakan aspirasiaspirasinya perihal permasalahan pendidikan.
Dalam acara tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanagara menjelaskan, dengan dilakukannya hearing dialog ini menghasilkan beberapa catatan yang didapatkan, dan menjadi perhatian DPRD Provinsi Jawa Barat. Khususnya dalam permasalahan sosialisi sekolah gratis di Kota Depok, kesejahteraan guru, dan polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
"Bahwa tadi kita dengar masih ada kekurangan untuk sekolah gratis di Depok, permasalahan kesejahteraan guru, dan permasalahan tarik menarik murid dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) antara negeri dan swasta, ini menjadi perhatian bagi Kami" ujarnya.
Selain itu, Irfan pun menyayangkan permasalahan terkait kesejahteraan para guru swasta di Kota Depok yang belum mendapat perhatian. "Kita juga perhatikan tadi guru swasta masih kerja 36 jam dibayar 24 jam, ini kan Depok dengan keadaan kota seperti ini masih ditemukan hal seperti ini, apalagi yang di tempat lain" katanya.
Melalui kegiatan Hearing dialog seperti ini, membuat pihaknya dapat lebih memahami regulasiregulasi lokal, sehingga untuk selanjutnya akan dibuat regulasi kedepannya oleh DPRD Provinsi Jawa Barat.
Sementara itu salah satu peserta Hearing Dialog Saepul Anwar mengungkapkan, dengan adanya kegiatan ini dirinya berharap bukan hanya sebagai bahan wacana saja, namun kedepan aspirasiaspirasi yang telah disampaikan dapat direalisasikan.
"Semoga dengan hearing dialog ini aspirasiaspirasi yang sudah disampaikan oleh temanteman tadi dapat direalisasikan, dan bukan hanya sekedar wacana saja" ucapnya. Ia pun optimis dengan telah dilakukanya alih kelola jenjang pendidikan SMA/SMA dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dapat memberikan dampak yang lebih positif bagi kualitas pendidikan di Jaw Barat.
"Saya yakin dan optimis dengan alih kelola SMA/SMK yang dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi ini dapat memberikan dampak yang positif, dan mampu mendongkrak kualitas pendidikan tingkat menengah di Jawa Barat" pungkasnya. (hms/sein)