"Dewan minta ini dicermati ulang, pembebasan lahan BIJB selalu menggerus APBD Provinsi. Kalau Angkasa Pura (AP) II minta 25 persen saham mestinya fair. Kontribusi mereka di join venture itu, join venture nya apa?," Ujar Daddy.
Lebih lanjut Daddy mengungkapkan bahwa dengan diserahkannya pengelolaan bandara ke PT BIJB dan PT AP II sudah menjadi kewajiban mereka untuk memperpanjang Runway. Sesuai masterplan, runway BIJB Kertjati adalah 3500 meter.
“Meskipun pengerjaan itu bukan tanpa kesepakatan. AP II dalam penyelesaian runway sekaligus meminta porsi saham 25 persen dari 98,45 persen yang dimiliki Pemprov Jabar. Bahwa kemudian lahannya menjadi kewajiban. Bukannya besar pasak daripada modal lagi," ungkapnya. (Sein/red).
