Menurut anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Daddy Rohanady mengatakan, usulan pengadaan HT tersebut di sampaikan Pemprov Jabar melalui salah satu OPD. Namun, setelah dikaji oleh Banggar DPRD Jabar, disepakati untuk ditolak.
Penolakan pengadaan HT tersebut, dikhawatirkan dijadikan alat komunikasi politik, apalagi kini sudah tahun politik ( Pileg dan Pilpres). Kemudian tafsir orang juga berpikirnya kan rupa-rupa. Wah ini sih memudahkan koordinasi, ya ‘koordinasi’ itu bisa jadi panjang. Kalau itu RW saya, sih gak masalah, Makanya jangan.”Hal ini, diungkapkan H. Daddy Rohanady kepada faktabandunhraya.com di Gedung DPRD Jabar. Jl. Diponegoro 27 Bandung. Senin, (8/10-18).
Dikatakan, “RWnet atau apapun istilahnya, yang pasti intinya membagikan HT ke RW-RW Se-Jawa barat, dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi, seperti itu bahasa yang disampaikannya.” Ujar Daddy.
Berhubung, anggaran untuk pengadaan HT tersebut ditolak oleh dewan, akhirnya disepakati untuk digeser untuk penyertaan modal pemprov Jabar ke Bank BJB sebesar Rp. 75 M, Karena CAR (capital Adequacy Ratio/Ratio kecukupan Modal) kita ke BJB saat ini kurang, karena kewajiban kita terhadap modal disetor di BJB saat ini kurang, tandasnya. (sein).
