Menurut Ketua Komisi IV DPRD Jabar H. Ali Hasan, perubahan parameter baru ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan provinsi Jabar. Karena untuk meningkatkan nilai kemantapan jalan membutuh plot anggaran cukup besar dan waktu yang tidak sedikit.
Dulu penilaian kemantapan jalan hanya berdasarkan jumlah lubang per kilometer tapi sekarang ada 21 parameter kemantapan jalan. Sehingga angka kemantapan jalan provinsi turun cukup tajam turunnya/ drastis yaitu dari 98,7% menjadi 90,2%, kata Ali Hasan didampingi Wakil Ketua Komisi IV H.Daddy Rohanady dan Sekretaris Hj. Nia Purnakania saat ditemui diruang kerja Komisi IV, Senin (8/7-18).
Dikatakan, untuk meningkatkan kembali angka kemantapan jalan tentunya tidak mudah, butuh plot anggaran yang cukup besar. Namun, yang sangat kita sayangkan ternyata ada pergeseran dalam plot anggaran untuk sektor infrastruktur khususnya di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR), ujarnya.
Lebih lanjut Ali mengatakan, semula Dinas BMPR merencanakan anggaran sebesar Rp. 1,836 triliun menjadi Rp.9,815 atau sekitar 50% (sisanya). Hal ini cukup memprihatinkan karena menurut paparan dari pihak Dinas BMPR dikatakan bahwa pemenggalan anggaran tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dengan pihak Bappenas. Dimana menurut Bappenas ada perubahan indikator kemantapan jalan, sehingga angka kemantapan jalan yang semula sebesar 98,7 % sekarang berubah drastis menjadi 90,2% dengan parameter yang berbeda, tegasnya.
Senada dengan Ali Hasan, Daddy Rohanady mengatakan, diketahuinya perubahan atau pergeseran anggaran sektor infrastruktur ini, terungkap setelah Komisi IV mengadakan rapat kerja dengan Mitra Kerja dengan agenda pembahasan usulan RAPBD Murni 2019.
Dalam rapat kerja tersebut, sekktor infrastruktur mengalami perubahan yang cukup segnifikan terutama untuk sektor infrastruktur (ada 9 mitra). Semua direncanakan untuk sektor infrastruktur sebesar Rp. 3.050 triliun lebih, namun kini turun menjadi Rp.1,784 triliun atau tinggal menjadi 58 % lebih dari 9 mitra Komisi IV.
Ini artinya telah terjadi pergeseran anggaran yang cukup segnifikan, lantas pertanyaannya kemana larinya anggaran infrastruktur tersebut ?... ujar Daddy penuh tanya.
Setelah kita lakukan kajian dan penyelusuran bersama dengan mitra kerja, ternyata dari RKPD menjadi PPAS, ditemukan totalnya dari Rp.9,874 Miliar menjadi Rp.8,155 Miliar . Tapi mitra komisi IV berkurang menjadi Rp.1,2 Triliun lebih. Sementara, mitra kerja Komisi lain berkurang sekitar Rp.500 miliar, tegas Daddy.
Dikatakan, di Dinas BMPR dari sebesar Rp, 1,836 menjadi Rp.9,815 atau sekitar 50% (sisanya). Hal ini cukup memprihatinkan karena menurut paparan dari pihak Dinas BMPR dikatakan bahwa pemenggalan anggaran tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dengan pihak Bappenas. Dimana menurut Bappenas ada perubahan indikator kemantapan jalan, sehingga angka kemantapan jalan yang semula sebesar 98,7 % sekarang berubah menjadi 90,2% dengan parameter yang berbeda.
Kalo dulu parameter kemantapan jalan diukur berdasarkan jumlah lubang per kilometer tapi sekarang ada 21 parameter kemantapan jalan. Sehingga angka kemantapan jalan turun cukup tajam yaitu dari 98,7% menjadi 90,2% saja. Dengan turunnya angka kemantapan jalan menjadi 90,2% tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kita (dewan-red) khusus Dinas BMPR.
Pergeseran tersebesar di Dinas BMPR terjadi untuk anggaran pembangunan Masjid Terapung Jabar Gedebage- Bandung yang semula diajukan seberar Rp.460 miliar bergeser menjadi Rp.90 Miliar saja.
Sementara untuk Dinas Perkim Jabar, ada pengurungan untuk anggaran pembangunan 4 masjid Jabar yang tersebar di 4 daerah yaitu di plumbon (Cirebon), Tasikmalaya, Cianjur, dan Bekasi. Dari ke 4 masjid tersebut nilainya Rp.27,5 miliar.
Sedangkan untuk Dinas SDA Jabar ada pengurangan anggaran untuk pembebasan lahan D.I Caringin yang masih membutuhkan lahan sekitar 31 Hektar atau butuh anggaran sebesar Rp.18 miliar, ungkapnya. (sein).
