Klik
Menurut, anggota Komisi I DPRD Jabar, Yusuf Puadz dari Fraksi PPP ini, kekurang pahaman masyarakat yang mengikuti simulasi yang diselenggarakan oleh beberapa KPU Kabupaten/kota menandakan bahwa KPU masih sangat kurang dalam melakukan sosialisasi.
“Mumpung masih ada waktu, Komisi I DPRD Jabar meminta pihak penyelenggarapemilu (KPU dan Bawaslu) untuk terus meningkatkan kegiatan sosialiasi dan simulasi tata cara pencoblosan yang benar dan sah”, kata Yusuf Puadz saat ditemui digedung DPRD Jabar Jalan Diponegoro No 27 Bandung, Rabu (6/2-2019).
Dikatakan, untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepada masayrakat, pihak KPU Jabar dan Kabupaten/kota selain mendapatkan anggaran dari Pusat juga dibantu dari APBD Jabar dan Kab/kota. Namun, fakta dilapangan ternyata Komisi I menemukan masih cukup banyak masyarakat yang tidak tahu tanggal pencoblosan (17 April). Apalagi tata mencblosan dengan benar dan sah.
Kurang pahamannya masyarakat kapan waktu dan tata cara pencoblosan tentunya tidak terlepas dari masih kurangnya pihak KPU dan Bawaslu dalam melakukan sosialisasi. Padahal, kita sangat berharap angka partisipatif masyarakat pada Pemilu 2019 lebih baik dan meningkat dari Pemilu 2014 lalu, harapnya.
Yusuf juga mengatakan, PPP pernah beberapa kali melakukan simulasi pencoblosan internal, ternyata hasilnya juga tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh KPU Kab/kota. Bahkan, bagi orang tua usia lanjut, untuk mencoblos 5 kertas suara (Pilpres, DPRRI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota) paling cepat menghabiskan waktu sekitar 10 menit dibalik kota suara.
Labih lanjut Ia mengatakan, berdasarkan hasil survey dari beberapa lembaga survey, baik tingkat Nasional maupun di provinsi Jabar, ternyata ada sebesar 16-18% sampai saat ini masyarakat belum menentukan pilihan. Baik untuk Pilihan Capres maupun Celeg.
Angka 16-18% tersebut, didapatkan dari kalangan pemilih pemula/ milenial. Disamping itu, ada faktor lain yaitu alat praga yang kurang dari dari KPU. Misalkan, Kab Sukabumi, kecamatannya ada 36 kecamatan sedangan alat praga yang dikasih oleh KPU Cuma 25, sehingga tidak semua kecapatan kebagian alat praga. Kurangnya alat praga ini juga mempengaruhi masyarakat belum menentukan pilihannya, ujar wakil ketua DPW PPP Jabar ini.
Saat kita menemui beberapa masyarakat dan menanyakan apakah sudah menentukan sikap dan pilihan dalam Pilpres maupun pileg, mayoritas masyarakat mengatakan, baru akan menentukan pilihan saat dibalik kotak suara.
Saat ditanya, dalam menghadapi debat kedua Pilpres tanggal 17 Februari mendatang, yang akan membahas soal lingkungan ?. menurut Yusuf, memang persoalan lingkungan, sampah dan limbah khususnya di wilayah Sukabumi harus menajdi perhatian bagi Capres.
“Kita optimis, soal lingkungan pasangan 01 (Jokowi-Ma’ruf) sangat memahami dan mampu memberikan solusi dalam penangannya”, ujar Yusuf yang mencaleg kembali DPRD Jabar ini.
Memang persoalan sampah dan limbah harus menajdi perhatian bersama, baik pemerintah, pengusaha dan masayrakat harus sadar akan kebersiahan dan kesehatan lingkungan, tandasnya. (husein).
.jpeg)
