Menurutnya, sampai saat ini PPLH di wilayah propinsi Jawa Barat masih jauh dari kata cukup. Karena dari ribuan pabrik tekstil yang ada, pemerintah Jawa Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup hanya memiliki 4 petugas PPLH.
"Dalam logika kita berpikir, tiap bulannya petugas datang ke pabrik untuk mengecek dan mengambil sampel air limbah, untuk dibawa ke laboratorium, hasilnya nanti akan disampaikan, jika tidak sesuai baku mutu akan ada pinalti atau sanksi pelanggaran," ujarnya.
Tapi kenyataannya, kata Kolonel Yusep, sejak puluhan tahun lalu pabrik itu sendiri yang mengambil sampel, pabrik sendiri yang periksa ke laboratorium, pabrik itu yang lapor ke Dinas LH. Dan Dinas LH hanya tinggal tanda tangan, hasilnya bagus, dapet proper biru, tuturnya.
"Dia yang maen bola, dia yang wasit, dia inspektur pertandingan, dia yang menang. Itulah pabrik sampai saat ini," ungkapnya.
Untuk itu, dirinya mendorong agar permasalahan ini segera teratasi dengan penambahan personil PPLH di tiap tiap Dinas LH Kabupaten dan Kota. Dan hal ini agar segera bisa tersampaikan kepada ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Kasubdit pengendalian pencemaran industri. (Cuy)
