Komunikasi Tersumbat, Interpelasi DPRD Jabar Sebatas Wacana

BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Sejak dilontarkannya wacana pemindahan Ibukota Provinsi Jawa Barat oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil, beberapa pekan lalu, mendapat berbagai kritikan dari berbagai kalangan masyarakat, tidak ketinggalan juga beberapa anggota DPRD Jabar yang mulai latah dengan melontarkan akan menggunakan “Hak Interpelasi “.

Hak Interpelasi mula-mula dikatakan anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKB dan FNasdem, selanjutnya bola interpelasi disambut oleh FPDemokrat. Namun, bola interpelasi kelihatannya akan hilang tanpa akan ada kelanjutannya.

Menyikapi Wacana Interpelasi tersebut, Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC) menggelar Diskusi dengan mengangkat tema : Wacana Interpelasi DPRD Jabar terhadap Ridwan Kamil : Seriuskan ?.

Diskusi yang semula akan menghadir narasumber Wakil Ketua DPRD Jabar, H Oleh Soleh (PKB), Ketua FNasdem Persatuan Indonesia, Hj.Tia Fitriani; Ketua FPDemokrat, Asep Wahyu Wijaya; Sekretaris FPGedindra, Bucky Wibawa Karya Guna; Ketua Harian Tim Akselerai Pembangunan (TAP) Jabar, Arfi Rafnialdi’ Directur Operasional & Stategi IPRC dan Pounder Second House, Fahmi Iss Wahyudi, .

Namun, sangat disayangkan dalam Diskusi yang digelar di Office IPRC jalan Tubagus VIII No 5 Bandung, Senin (4/11-2019) tersebut, hanya dihadiri oleh Bucky Wibawa Karya Guna, sedangkan Oleh Soleh, Tia Fiitriani dan Asep Wahyu Wijaya tidak hadir.
Bucky Wibawa Karya Guna
Sekrataris FPGerindra DPRD Jabar

Dalam diskusi maupun usai diskusi, Bucky mengatakan, bahwa sampai saat ini seluruh anggota FPGerindra DPRD Jabar tidak akan latah ikutan wacana interpelasi. Tetapi, FPGerindra secara tajam mempertanyakan keberadaan Tim Akselrasi Pembangunan (TAP) dan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ) yang dibentuk oleh Gubernur Ridwan Kamil. Hal ini sudah kami sampaikan saat paripurna DPRD Jabar dalam pandangan umum Frkasi, kemarin.

“ Saya selaku pimpinan FPGerindra, belum mendengar atau mendapat laporan bahwa ada anggota Fraksi ikutan interpelasi”, tegasnya.

Bucky menambahkan, sebagaimana dikatakan pak Ketua DPRD Jabar, Taufik Hidayat bahwa tidak ada interpelasi-interpelasian. Karena beliau sudah menagaskan tidak ada interpelasi, tentunya kami patuh apa yang telah disampaikan pak Taufik yang juga sebagai Ketua DPD Gerindra Jabar, ujar Bucky.

Lantas, apakah DPRD Jabar akan serius menindaklanjuti Hak Interpelasi ?... , Berhubung Ketua Dewan sudah mengatakan tidak ada interpalsi, tentunya tidak akan berlanjut, ujar Bucky.

Untuk diketahui, bahwa beberapa waktu lalu, di acara Media Gathering di Sari Ater-Subang, Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat mengatakan, adanya wacana dari beberapa anggota DPRD Jabar untuk menggunakan Hak Interpelasi terhadap Gubernur Jabar Ridwan Kamil, mungkin karena disebabkan beberapa anggota Dewan merasa berkomunikasi dengan Gubernur kurang lancar atau tersumbat.

Karena komunikasi tersumbat, akhirnya timbulah wacana akan menggunakan Hak Interpelasi, ujar Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat kepada wartawan.

Taufik Hidayat mengatakan, bahwa wacana atau isu yang bertiaup dari kalangan anggota DPRD Jabar itu dikarena tersumbatnya komunikasi antara Dewan dan Gubernur. Jadi isu itu sebetulnya muncul karena, komunikasi tersumbat.

Agar komunikasi tidak tersumbat, solusinya harus ada pertemuan rutin. Karena dewan dengan gubernur itu kayak suami istri jadi kita harus terus komunikasi dengan harmonis dalam menjalankan roda pemerintahan, ujarnya.

“Jadi sebetulnya, tak ada interpelasi-interpelasi,” tegas Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jabar ini. (husein).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.