Kurang Tenaga Penyuluh Kehutanan, Pemprov Jabar Kaji Regulasi Penambahan

BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Plh Gubernur Jawa Barat, Uu Ruchanul Ulum mengatakan melihat kondisi kerusakan Hutan dan Lahan di wilayah Jabar harus segera diatasi, salah satunya diperlukan adanya penambahan tenaga penyuluh kehutanan.

Keberadaan Tenaga Penyuluh Kehutanan (TPH) sangat dibutuhkan dalam menjaga kelestarian hutan, karena penyuluh kehutanan memiliki dua Tupoksi yaitu sebagai memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang lingkungan hidup, tentang pentingnya hutan. Dan Tupoksi lainnya sebagai memberikan pendampingan kepada masyarakat.

Hal ini dikatakan Plh. Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum pada acara Musyawarah Wilayah (Muswil) Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia (Ipkindo) DPW Jabar , di kantor Dinas Kehutanan Jabar, Kota Bandung, Kamis (7/11/2019).

Dikatakan Uu, sebelumnya jumlah penyuluh kehutanan di Jabar mencapai 700-an orang, seiring bergulirnya waktu –terutama karena pensiun, jumlahnya berkurang. Bahkan sekarang hanya tersisa 248 penyuluh kehutanan di Jabar. Jadi kekurangannya sangat banyak,” katanya.

Guna mengatasi kurangnya tenaga Penyuluh Kehutanan, maka dalam menjalankan tugasnya, penyuluh kehutanan tersebut juga dibantu penyuluh kehutanan swadaya masyarakat/ mandiri (PKSM).

Untuk itu, Pemprov Jabar melalui Dinas Kehutanan sangat mendukung digelarnya Musyawarah Ipkindo DPW Jabar ini. Hal ini, untuk memberikan kembali gairah insan-insan penyuluh kehutanan di Jawa Barat agar lebih peduli terhadap kehutanan, harapnya.

Lebh lanjut Uu R Ulum mengatakan, Pemprov Jabar tengah mengkaji regulasi terkait Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat. Hal itu dilakukan guna menyelesaikan masalah Sumber Daya Manusia (SDM).

“Mudah-mudahan hasil kajian bisa cepat selesai, dan diterbitkan SKnya, sehingga bisa secepatnya merekrut mereka, agar terwujud petani hutan sejahtera dan rimbawan juara”, ujarnya.

SK Gubernur nanti sebagai payung hukum dan legalitas bagi PKSM (Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat) dan juga kita ( Pemprov Jabar) selanjutnya dapat menganggarkan dalam APBD.

Sementara terkait hutan dan lahan yang gundul, Uu mengatakan, pemprov Jabar sudah menggagas program reboisasi, bahkan dalam waktu dekat.

Selain itu, menurut Uu, Pemda Provinsi Jabar untuk kawasan hutan yang gundul. Dalam waktu dekat, kata dia, Pemda Provinsi Jabar akan melakukan akan dilakukan penannam pohon berbuah di Kabupaten Sumedang.

“Saya harap kepada masyarakat Jabar menjaga hutan dengan baik untuk kelestarian hidup kita. Lebih baik mewariskan mata air kepada masyarakat daripada mewariskan air mata. Maka itu, jaga lingkungan hidup untuk kebaikan dan kehidupan anak cucu kita,” kata Uu mengakhiri.

Sementara itu ditempat yang sama, Kepala Dinas Kehutanan jabar, Epi Kustiawan mengatakan, kekurangan jumlah ASN penyuluh kehutanan sudah terjadi sejak 2008.

“Awalnya ada 740 orang, sekarang hanya tersisa 248 orang,” jelasnya. Berkurangnya ASN penyuluh kehutanan itu terjadi karena, perekrutannya memang tidak ada lagi.

Sebenarnya kita sudah lakukan lewat program passing, tetapi jumlahnya tetap belum mencukupi. “Passing adalah ASN yang berminat untuk menjadi penyuluh kehutanan,” jelasnya.

Epi juga mengatakan selain kekurangan ASN Penyuluh Kehutanan, Pemprov Jabar juga kekurangan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM).“Jumlah mereka juga masih kurang,” katanya.

Tidak hanya itu, payung hukum untuk tenaga PKSM ini juga belum ada, sehingga kita belum bisa menganggarkan dan memberikan kesejahteraan kepada mereka.

“Karena mereka ini, dulunya dibawah kewenangan pemerintah kabupaten kota. Seiring perubahan regulasi, sekarang mereka menjadi tanggungjawab provinsi,” jelas dia.

Untuk itu, Dinas Kehutanan Jawa Barat berupaya di tahun 2019 ini berupaya untuk mencarikan payung hukum, berupaya keputusan gubernur (Kepgub).

“Diusahakan tahun 2019 ini Kepgub itu sudah bisa diterbitkan, mudah-mudahan bisa dianggarkan di APBD Perubahan 2020, mendatang,” pungkasnya. (sein)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.