 |
| Rafael Situmorang, SH, MH Anggota Komisi I DPRD Jabar / Foto : istimewah |
Menurut Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, gejolak yang terjadi dilapangan/ ditengah masyarakat yang menjadi faktor utamanya adalah soal validitas data.
“Data yang ada di RT/ RW kemudian di tingkat kelurahan, lantas kecamatan, dan kebupaten, terus ke Provinsi hingga ke Pusat sering tidak sinkron. Inilah yang sering membuat berbagai bantuan pemerintah jadi masalah,” ungkap Rafael Situmorang saat ditemui mediaonline : faktabandungrayacom, Selasa (12/5-2020).
Kurangnya informasi dan sosialisasi tentang bantuan sembako ditambah lagi minimnya komunikasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan hingga RT/ RW tidak berjalan secara baik. Sehingga pada saat bantuan sosial dari gubernur berupa sembako diterima oleh beberapa warga menimbulkan keresahan dan salah paham, seolah-olah warga yang lain tidak akan menerima bantuan.
Bahkan beberapa lalu, Komisi I melakukan pemantauan penyaluran Sembako dari Pemerintah Provinsi Jabar di Kota Bandung dan kota Cimahi. Dan bahkan hari ini, Selasa, 12 Mei 2020, Komisi I DPRD Jabar melakukan pemantau di Kabupaten Bandung.
Hasil pemantauan, ternyata Kita ( Komisi I DPRD Jabar-red) menerima keluhan yang sama yaitu pihak Dinas Sosial di Kota Bandung, Cimahi dan Kab Bandung, cukup kesulitan untuk mendapatkan data masyarakat yang menerima bantuan dari pemprov Jabar.
“Mereka ( Dinsos-red) menyampaikan kepada Komisi I, bahwa mereka sudah meminta data ke Dinsos Jabar, tapi belum juga diberikan oleh pihak Dinsos Jabar. Kesulitan data inilah yang menyebabkan terjadi tersendatnya penyaluran bantuan dari pemerintah kabupaten/kota”, ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar ini.
Dalam penanganan dampak sosial- ekonomi masyarakat akibat covid-19, ada sembilan pintu bantuan sosial (Bansos) yang disiapkan pemerintah. Bantuan dari Pemprov Jabar berada di pintu ke tujuh sedangkan bantuan dari Pemkab/pemkot itu berada di pintu ke delapan.
Nah agar tidak terjadi ketimpangan atau tumpang tindah pemerima bantuan, tentunya pihak Pemerintah Kabupaten/kota melalui Dinas Sosial sangat membutuhkan sekali data penyaluaran bantuan dari provinsi. Hal ini, agar semua masyarakat yang terdampak covid-19 dapat bantuan dari pemerintah.
Selain itu, data tersebut untuk menghindari terjadinya double, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial yang berakibat terjadinya kericuhan di tengah masyarakat, saat bantuan tersebut datang, ujar politisi muda PDI Perjuangan Jabar ini.
Kan kalau Dinsos Kabupaten/kota punya tembusan data penerima bansos dari provinsi, maka pihak kabupaten/kota yang akan mengisi dan memberikan bantuan kepada masayrakat yang belum sama sekali penerima bnasos baik dari Pusat maupun dari provinsi.
Lebih lanjut, Anggota DPRD Jabar kelahiran Padang, 11 Maret 1976 mengatakan, bahwa masyarakat tidak banyak yang tahu perihal jenis bantuan sosial yang terdiri atas beberapa cluster, diantaranya Bansos Pusat, PKH (Program Keluarga Harapan), Bansos Provinsi, Bansos Kota, dan Bansos dari dana desa. Intinya komunikasi dan informasi berbagai jenis bantuan tersebut harus sampai kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keresahan, tegas Rafael yang berlatar belakang Pengacara ini.
Dalam beberapa kali rapat dengan Gubernur dan jajarannya, kalangan DPRD Jabar sudah mengingatkan akan pentingnya pendataan penerima bansos. Data harus divaliadi dan diverifikasi, agar pada saat menyaluran bansos tidak terjadi kekisruhan dilapangan. Ternyata, apa yang dewan Jabar khawatirkan benar-benar terjadi.
Sampai kini banyak penyaluran bantuan sembako tersendat dan ditunda penyalurannya, akibat ketidak akuratan data penerima bantuan. Seharus pihak Pemprov Jabar, buka saja datanya bila perlu di publikasikan melalui media, biar masayrakat mengetahui dan memahami, ujarnya.
“Keluhan dan aspirasi dari pemkab/kota yang kami terima tentunya akan menjadi bahan pembahasan dengan pemprov Jabar nantinya”, tandasnya. (adikarya parlemen/ husein).
