BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Panitia Khusus VIII bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan perkebunan tengah membahas perubahan Perda no 8 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan. Raperda perubahan yang diusulkan oleh Gubernur Jabar bersamaan empat Raperda lainnya kini tengah dibahas oleh Pansus VIII.
Ketua Pansus VIII, Yosa Octora Santono, S.Si., MM, meminta pemprov Jabar untuk membenahi kelemahan-kelemahan di Industri perkebunan guna dapat meningkatkan daya saing di dunia international.
Hal ini dikatakan, Yosa Octora saat melaksanakan rapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Dinas Perkebunan, BPKAD, Biro Hukum dan HAM, dan Biro Perekonomian. Bertempat di ruang Rapat komisi IV DPRD Jabar, Jl. Diponegoro 27 Bandung Senin (8/6/2020).
Menurut Yosa, Jabar termasuk salah satu penghasil teh terbesar di Indonesia tetapi kualitasnya kurang, karena itu pemprov diharapkan dapat membenahi kelemahan kelemahan tersebut serta melakukan pembenahan tekhnologi yang sangat di perlukan di industri perkebunan untuk meningkatkan daya saing di mata dunia.
Pemerintah Provinsi harus memberikan perlindungan dan memperhatikan nasib petani yaitu lahan untuk para pelaku usaha perkebunan dalam memasarkan produknya, pintanya.
“Karena terpuruknya perkebunan disebabkan karena lahan yang di kuasai pihak lain, juga harus menjadi sorotan pemprov. Kemudian penambahan aset untuk perkebunan sangat di perlukan untuk kemajuan perkebunan di jawa barat” ungkap Politisi Partai Demokrat Jabar ini. (sein).
.jpeg)