Herry Dermawan : Jabar Dilanda Krisis SDM Penyuluh Pertanian Lapangan

Ir.H.Herry Dermawan ( anggota Komisi II DPRD Jabar) ( foto: istimewa)

BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Beberapa tahun belakangan ini,  Provinsi Jawa Barat  sudah masuk krisis sumber daya manusia (SDM) di bidang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Padahal keberadaan PPL sebagai ujung tombak  dan mitra bagi petani untuk  meningkatkan hasil produksi  pertanian dalam memenuhi ketahanan pangan.

Menurut Anggota Komisi II DPRD Jabar Ir.H. Herry Dermawan, krisis SDM bidang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sangat berdampak terhadap hasil pertanian.  Karena petugas PPL selain sebagai ujung tombak juga merupakan sebagai agen perubahan dibidang pertanian.

Namun, sudah beberapa tahun belakangan ini personil PPL di Jawa Barat semakin berkurang, karena PPL berstatus ASN sudah banyak memasuki  purna bakti alias pensiun. Sedangkan minat masyarakat untuk menjadi PPL Tenaga Harian Lepas, juga kurang terutama dari kalangan generasi milenial.

‘Krisis personil PPL ini harus dicarikan jalan keluarnya, karena akan berdampak terhadap hasil produksi pertanian.  Padahal Provinsi Jabar merupakan  penyumbang ketahanan pangan nasional”, kata  Herry Dermawan saat dihubungi melalui telepon selulernya, terkait  krisis SDM PPL di provinsi Jabar, Rabu (24/02-2021).

Dikatakan, lahan pertanian di provinsi Jabar  masih cukup luas yang tersebar di 5.312 desa di Jabar,  Namun berhubung jumlah personil PPL semakin berkurang, akhirnya terpaksa satu orang PPL harus menangani atau megang 3 sampai 4 desa.

“ Idealnya satu petugas  PPL agar lebih optimalnya satu desa satu orang”, kata Politisi senior PAN Jabar ini.

Saat ditanya, kenapa hingga kini belum ada penambahan PPL dari ASN ?...  kita di Komisi II DPRD Jabar sudah meminta pemprov Jabar melalui dinas terkait mitra Komisi II, namun, hingga kini kita belum tahu apa yang jadi permasalahan, sehingga hingga kini belum ada penambahan PPL.  Mungkin karena persyaratan atau karena lain yang kita tidak ketahui, ujar wakil rakyat dari Dapil Jabar 13 (Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran) ini.

Para tenaga PPL itu, memiliki keilmuan bidang pertanian  dan penyuluhan untuk membina dan melatih  para petani agar produksi hasil pertanian meningkat.  Bahkan, para petani juga dilatih dan dibina untuk dapat mengolah hasilnya menjadi berbagai produksi pertanian yang memiliki nilai jual, sehingga tarap hidup petani dapat meningkat.

Lebih lanjut Herry mengatakan, bahwa di Provinsi Jawa Barat ini  ada 3 kelompok  Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL),  pertama PPL yang PNS,  kedua PPL yang PHL (Pekerja Harian Lepas) juga terbagi dua,   ada yang di gaji Pemerintah Provinsi dan  yang digaji oleh pemerintah pusat

Hanya dari ketiga kelompok  PPL itu Herry menyebut,   ada yang  yang membuatnya  prihatin, yakni penghasilan atau gaji PPL yang ditempatkan oleh pemerintah pusat di Jawa Barat,  penghasilan mereka itu sangat minim.

“Dibawah UMR, bahkan kurang dari separuh gaji PPL yang digaji Pemerintahan Provinsi. Jadi yang provinsi itu Rp. 3 jutaan sekian yang itu (PPL Pusat) Cuma Rp. 1,4 jutaan,” sebutnya.

Untuk itu Herry mengingatkan.  “Dinas Pertanian Provinsi Jabar  sebagai leading sector harus bisa memikirkan, mencari celah aturan agar kita bisa memberikan bantuan honor kepada PPL Pusat, karena bagaimana pun juga user nya adalah Jawa barat.

“Itu yang belum berhasil aku perjuangkan ” tandasnya. (adikarya/husein).