Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Link Banner

Iis Turniasih : Jangan Ijinkan Perusahaan Membangun Dilahan Pertanian Produktif

ilustari lahan pertanian produktif  di Jabar (foto:istimewa)
BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Anggota Komisi IV DPRD Jabar Hj.Iis Turniasih dari Fraksi PDI Perjuangan, secara tegas mengatakan, memeinta pemerintah daerah untuk tidak memberikan ijin kepada pengusaha yang akan membangun perusahaan di lahan pertanian produktif.

Lahan pertanian produktif harus dipertahankan, karena dimasa Pandemi Covid-19 ini sektor pangan pertanian merupakan sektor yang diandalkan untuk mengatasi persoalan ekonomi masyarakat. Hal ini, sebagaimana di amanatkan dalam Perda  Nomor 27 tahun 2010 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Menurut Iis Turniasih, berdasarkan regulasi Perda tersebut,  sudah seharusnya Pemprov Jabar mengoptimalkan implentasi rencana aksi penguatan pangan nasional dengan penguatan koordinasi lintas SKPD dalam mengatasi permasalahan pangan di masyarakat.

Untuk penguatan sektor pangan, Jawa Barat perlu mengadakan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat, kemudian perlu adanya perluasan infrastruktur pertanian untuk mempermudah akses terhadap pelaku usaha menengah serta meningkatkan daya saing dan kepercayaan diri para petani, kata legislator Jabar Hj. Iis Turniasih.

Hj. Iis Turniasih (Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP) (foto:istimewa)

Sekali lagi politisi perempuan PDIP Jabar ini menegaskan, bahwa yang paling pokok jangan berikan izin perusahaan non pertanian untuk membangun perusahaan di wilayah pertanian produktif, dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk hasil tani,”paparnya.

Lebih lanjut Iis Turniasih mengatakan, bahwa pemerintah provinsi Jabar sudah menargetkan ingin menjadi provinsi swasembada pangan dengan mengurangi impor secara berharap. Salah satu upayanya adalah dengan memanfaatkan teknologi digital.

Untuk mengantisipasi rasa kekhawatiran krisis pangan akibat pandemi Covid-19 Pemprov Jabar dengan gencar melaksanakan program ketahanan pangan Nasional di saat memberlakukan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Maka untuk meningkatkan produksi sektor pertanian, Pemerintah wajib membuka lahan baru milik pemerintah agar bisa digarap oleh para petani, tandasnya. (adikarya/husein).

Posting Komentar

0 Komentar