Anggota Komisi IV DPRD Jabar H. Daddy Rohanady saat meninjau pembangunan Terminal Tipe Ciledug-Cirebon ( Foto:istimewa)
BANDUNG, Faktabandungraya.com,---
Ada sebanyak 14 terminal Tipe B yang tersebar di beberapa Kabupaten/kota
se-Jabar yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan.
Dari 14 terminal Tipe B tersebut,
pada tahun 2021 baru dibangun 2 terminal, yakni terminal Cikarang di Kabupaten
Bekasi dan terminal Ciledug di Kabupaten Cirebon. Kedua terminal tersebut sudah
sudah beres soal pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta
dokumen (P3D). Dinyatakan sudah_clean and clear, sehingga dapat dibangun.
Menurut anggota Komisi IV DPRD
Jabar, H. Daddy Rohanady, dari 14 terminal Tipe B yang ada di Jabar, memang
baru 7 terminal persoalan P3D sudah clean and clear. Dari 7 terminalyang sudah
claen and clear tersebut, pada tahun 2021 ini yang sedang dibangun yaitu
Terminal Ciledug di Kabupaten Cirebon dan terminal Cikarang di Kota Bekasi.
Masing-masing terminal Tipe B
akan menghabiskan anggaran APBD Jabar sebesar Rp.60 miliar, sehingga total
anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp.840 miliar. Berhubung cukup besarnya
anggaran yang dibutuhkan, sedangkan APBD kita terbatas, maka pola pembiayanaan
menggunakan tahun jamak (multi years), kata Daddy Rohanady saat dihubungi
wartawan melalui telepon Selulernya, Selasa (22/6-2021).
Dikatakan untuk pembangunan fisik
terminal Ciledug dan Cikarang pada APBD murni tahun 2021 dialokasikan anggaran
Rp 4,5 miliar, sisanya sebesar Rp. 51,5 miliar lagi dianggarkan pada ABPD 2022
mendatang.
Daro--- sapaan Daddy Rohanady—berharap
Pemprov Jabar melalui Dinas Perhubungan dan OPD terkait, dapat segara
membereskan persoalan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen
(P3D)-nya belum beres. Hal ini karena
persyaratan dapat dibangunya Terminal Tipe B, persoalahn P3D harus clean dan
clear.
"Baru 7 dari 14 terminal
yang masalah P3D-nya sudah clean and clear. Sisanya masih dalam proses.
Mudah-mudahan P3D ke-7 terminal lainnya bisa selesai dalam waktu yang tidak
terlalu lama," harapnya.
Anggota Komisi IV DPRD Jabar H. Daddy Rohanady didampinWilayah Cirebon Dishub Jabar
saat meninjau pembangunan Terminal Tipe B Ciledug-Cirebon ( Foto:istimewa)
Masalah P3D muncul seiring
pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa terminal Tipe A menjadi kewenangan
pemerintah pusat, terminal Tipe B menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan
terminal Tipe C menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Dengan adanya pembagian
kewenangan tersebut, Pemprov Jabar diberi kewenangan mengurus 14 terminal Tipe
B yang ada di Jawa Barat. Pada kenyataannya, pengalihan P3D tidaklah semudah
membalik telapak tangan. Banyak hal yang terkait di dalamnya. Pada
kenyataannya, ada terminal yang didirikan di atas tanah milik desa. Jadi,
jangankan membangun kalau status tanahnya saja belum jelas. Namun, semua tetap
diupayakan untuk dilakukan percepatan prosesnya.
Lebih lanjut, Daro yang juga
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jabar ini mengatakan, idealnya ke-14 terminal
Tipe B dapat diselesaikan dalam lima tahun masa pemerintahan Gubernur Ridwan
Kamil. Dengan demikian tinggal beberapa kabupaten kota lagi yang belum memiliki
terminal Tipe B dapat dibantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Pada tahun 2021 Pemprov
Jabar baru membangun 2 terminal saja, yakni terminal Cikarang di Kabupaten
Bekasi dan Ciledug di Kabupaten Cirebon. Artinya, masih ada selusin terminal
yang belum dibangun. Selusin terminal itu harus dipikirkan secara serius
pembangunannya oleh Pemprov Jabar.
Pembangunan terminal Tipe B
bukanlah perkara mudah. Selain masalah P3D yang harus clean and clear,
dibutuhkan pula biaya yang tidak sedikit. Setidaknya, minimal diperkirakan
sekitar Rp 60 miliar per terminal. Itu berarti Jabar masih butuh sekitar Rp 720
miliar untuk menyelesaikan selusin terminal Tipe B, ujar Daddy, anggota dewan
dari dapil Cirebon-Indramayu ini.
"Sayangnya, fiscal gap Jabar
menganga begitu besar. Ada selisih yang sangat besar antara pos belanja pembangunan
dengan pos pendapatan daerah. Jadilah selusin terminal itu pekerjaan rumah yang
besar juga.
Rencananya pada tahun 2022 akan
digarap dua terminal lagi. Jadi, sisanya adalah 10 terminal dengan kondisi P3D
baru 3 yang clean and clear. Ini PR besar bagi Pemprov Jabar, khhususnya Dinas
Perhubungan," pungkasnya. (*/sein).
