Komisi I Minta Perhatian Serius Pemprov Jabar Dalam Pengelolaan Situ Bagendit-Garut

Klik

Objek Wisata Alam Situ Bagendit Kabupaten Garut ( foto:istimewa)

GARUT, Faktabandungraya.com,--- Komisi I DPRD Jawa Barat terus mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk terus berkembang. Untuk itu, sebagai upaya untuk menggali informasi terkait peran BUMDes khususnya pengembangan konsep desa wisata BUMDes, Komisi I DPRD Jabar kunjungi Desa Sukaratu Mandiri, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Selasa (15/6/2021).

Anggota Komisi I DPRD Jabar, H. Mirza Agam Gumay membenarkan Komisi I , tadi telah mengunjungi Situ Bagendit-di Kabupaten Garut.

Kedatangan Komisi I ke Situ Bagendit untuk melihat langsung potensi Desa Sukaratu Mandiri  yang dapat dikembangkan dan dikelola lebih baik dan lebih maju lagi oleh BUMDes sebagai Desa Wisata.

 , dimana yaitu Situ Bagendit perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah terutama dari segi pengembangan dan pengelolaan.

“Destinasi Wisata Situ Bagendit ini harus dirancang dengan serius. Tadi kita lihat dari sisi program pemerintahan itu sudah berjalan, tetapi kita minta pemprov Jabar lebih serius lagi dalam pengembangan dan pengelolaan Situ Bagendit” ujar Agam---sapaan—Mirza Agam Gumay saat dihubing mellui telepon selulernya, Selasa (15/6-2021).

Agam menambahkan, pihaknya menyambut baik upaya-upaya penyelenggaraan promosi terkait kawasan Situ Bagendit untuk mendongkrak daya tarik masyarakat. Ia pun berharap, upaya yang sama dapat dilakukan oleh daerah-daerah lain untuk memperkenalkan potensi daerahnya.

Salah satu lokasi wisata  di Situ Bagendit Kab Garut (foto:istimewa)

Disamping itu Agam  menjelaskan, sejumlah program BUMDes yang telah digulirkan oleh pemerintah mendapatkan penerimaan yang baik oleh masyarakat. Akan tetapi, pihaknya menyoroti perihal keterlibatan unsur-unsur masyarakat yang dinilai belum terjalin dengan baik.

“Kita berharap memang dengan program BUMDES ini, kalau kita lihat di daerah atau yang tadi itu cukup luar biasa diterima. Walaupun ada beberapa hal yang memang menjadi catatan, seperti ketika ada Bimtek tentang program-program DPMPD Jawa barat ini dibutuhkan keterlibatan semua pihak antara desa dan BUMDESnya. Selama ini memang ada (terjadi) kegiatan yang sifatnya pelatihan desanya diundang tetapi BUMDesnya tidak,” katanya.

 “Tentu harus jadi catatan bahwa dua unsur perangkat desa harus diundang. Sehingga nanti di lapangan tidak ada benturan pemahaman artinya ini harus ada sinkronisasi”ujarnya.

Untuk itu, pihaknya berharap ke DPMPD Jawa Barat itu bisa mengundang dari dua unsur ini sehingga program itu sinergis,” tandas anggota Fraksi Gerindra Persatuan ini. (Adikarya/husein).