Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Komisi I DPRD Jabar : TV Desa Juara Harus Harus Sinergi Dengan Program Desa Digital

Senin, 15 November 2021 | 17:40 WIB Last Updated 2021-11-15T10:40:42Z
Klik

Sekrataris Komisi I DPRD Jabar, Sadar Muslihat  didampingi anggota Rafael Situmorang dalam acara zoom meeting dengan AJV (foto:hms)

BANDUNG, Faktabandungraya.com,--Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, keberadaan TV Desa rasa akan mengalami kesulitan dalam mengudara secara real. Karena saat ini saja TV Lokal belum maksimal dalam mengudara.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi I DPRD Jabar Sadar Muslihat bersama beberapa anggota Komisi I,  ketika menerima audensi dari Aliansi Jurnalis Video (AJV) melalui zoom meeting, diruang Kerja Komisi I DPRD jabar, jalan Diponegoro No 27 Bandung, Senin (15/11/2021).

Dalam zoom meeting tersebut, Aliansi Jurnalis  Video (AJV) menyampaikan konsep pengelolaan siaran tv desa yang bertajuk TV Desa Juara.

Menurut Sadar Muslihat, bahwa eksistensi TV Desa akan tidak mudah dalam pengelolaannya ditingkat desa, mengingat untuk siaran televisi lokal pun belum maksimal meskipun sudah banyak dan cukup lama mengudara karena keterbatasan teknis dan anggaran.

"Tentu akan sulit untuk TV Desa bisa mengudara secara real," sebut Sadar di ruang Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Senin (15/11/2021).

Komisi I DPRD Jabar saat zoom meeting dengan AJV (foto:hms)

Namun, lanjut Sadar, akan berbeda jika konsep yang ditawarkan memiliki sasarannya yang berbeda, dalam arti segi penyuguhan siarannya lebih spesifik dan tepat sasaran, apalagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mencanangkan Program Desa Digital yang sudah berjalan di beberapa desa di Jawa Barat.

"Tetapi, jika disandingkan dengan program desa digital ini akan bersinergi," ucapnya.

Karena itu, dia menambahkan, konsep TV Desa Juara ini memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Diskominfo agar pembahasannya lebih menyeluruh dan tepat sasaran dalam pengelolaannya.

"Harus ditindaklanjuti dalam kaitannya dengan desa digital dengan pihak terkait, terlebih dengan Gubernur yang mencanangkannya," tandasnya. (hms/sein).

×
Berita Terbaru Update