Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Link Banner

Komisi II Datangi Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Minta Bantuan Anggatan Untuk PDP Jabar

Dra.Hj.Tia Fitriani, anggota Komisi II DPRD Jabar dari Fraksi Nasdem (foto:dok.Istimewa).
BANDUNG, Faktabandungraya.com,--DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan support kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membuat Pusat Distribusi Provinsi (PDP) Jawa Barat. Namun, berhubungan anggaran APBD terbatas, maka Komisi II DPRD Jabar mendatangi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri(Dirjen PDN)  Kemendag RI di Jakarta.

Kedatangan rombongan Komisi II DPRD Jabar ke Dirjen PDN tersebut untuk berkonsultasi dan sekaligus memohon bantuan anggaran untuk Pusat Distribusi Provinsi (PDP) Jawa Barat.

Anggota Komisi II DRa.Hj.Tia Fitriani membenarkan, bahwa beberapa hari lalu Komisi II DPRD Jabar melakukan kunjungan kerja ke kantor Kemendag RI menemui Dirjen PDN.

Dalam pertemuan tersebut, kita sampaikan bahwa saat ini dan kedepan di beberapa Kabupaten/kota di Jabar akan membangun  Pusat Distribusi Provnsi (PDP) Jabar. Namun, berhubung anggaran APBD Jabar terbatas, maka memohon dukungan dari Kemendag RI melalui Dirjen PDN, agar kiranya dapat mendukung anggaran dari APBN.   

Namun, setelah kita sampaikan ke pihak Dirjen PDN ternyata permohonan kita itu sudah terlambat sehingga tidak bisa dimasukan dalam tahun anggaran 2022. Tetapi pihak Dirjen PDP mengtakan, akan diusahakan pada anggaran mendaftar, kata Tia Fitriani saat dimintai tanggapan terkait hasil konsultasi Komisi II ke Dirjen PDN Kemendag RI.

Tia membenarkan bahwa pada tahun sebelumnya, ada 10 PDP di Jabar telah mendaptkan bantuan keuangan dar Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait.  Namun, Tia sangat menyayangkan ke 10 PDP tersebut, dapat dikatakan mangkrak semua.

Jadi terkait mangkraknya 10 PDP di Jabar yang pembangunannya dibantu oleh pemerintah pusat, harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah provinsi Jabar, ujar Politisi perempuan Partai Nasdem Jabar ini.

Dikatakan, saat ini di Kabupaten Purwakarta sedang dibangun PDP Jabar, untuk itu, Komisi II DPRD Jabar, akan terus mengontrol dan mengawasi serta mengevaluasi pembangunan PDP di Purwakarta.  Karena, kita tidak ingin hal serupa terjadi juga di Kabupaten Purwakarta, seperti 10 PDP yang mengkrak.

Komisi II DPRD Jabar saat berkonsultasi ke kantor Kemendagri menemui
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri di Jakarta (foto:hms).

"Kita harus mengontrol, mengawasi dan mengevaluasi ini menjadi kewajiban yang utama jangan ampai nanti PDP di Purwakarta senasib dengan 10 PDP yang sudah mendapat support dari kementrian," ujar Tia Fitriani.

Lebih lanjut Tia Fitriani menekankan, konsep revitalisasi yang harus diperjelas serta mendapatkan perhatian. Karena menurutnya  konsep revititalisasi adalah mengutamakan nilai tambah dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya.

"Revitalisasi yang harus diutamakan, berarti menambah nilai tambah dari sesuatu yang sudah ada artinya tidak bergerak dari nol. Dengan kapasitas terbatas ketika mendapat support atau modal dia meningkat yang tadinya 50% setelah mendapat support menjadi 80%," tandasnya. (adikarya/cuya/sein).