Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Pansus VI Konsultasi ke Kementerian LHK Minta Semua Proyek PSN di Jabar Harus Lolos KLHS

Kamis, 20 Januari 2022 | 18:55 WIB Last Updated 2022-01-20T11:55:44Z

Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ruh'yat bersama Pimpinan dan anggota Pansus VI DPRD Jabar
saat berkonsultasi ke Kementerian LHK RI di Jakarta (foto:humas).
BANDUNG, Faktabandungraya.com,-- Panitia khusus VI DPRD Jawa Barat yang sedang membahas Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat, dipimpin Wakil Ketua DPRD Jabar H. Achmad Ru'yat mendatangi kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta.

Wakil Ketua Pansus VI DPRD Jabar, Drs.H. Daddy Rohanady membenarkan bahwa, kemarin Pansus VI mendatangi kantor Kementerian LHK RI di Jakarta, untuk berkonsultasi terkait pembahasan Tata Ruang  di Jabar, karena cukup banyak Proyeksi Strategis Nasional (PSN), sedang dan akan dibangun di wilayah Jabar.

Pembangunan PSN tentunya akan merubah peruntukan tata ruang terutama dari lahan-lahan seperti alih fungsi lahan persawahan menjadi kawasan industry, perubahan fungsi cagar alam, ruang terbuka hijau, dan seterusnya, sehingga kondisi alam akan mengalami perubahan peruntukan.

Untuk itu, Pansus VI DPRD Jabar berkunsultasi ke Kementerian LHK, minta pandangan dan masukan terkait Raperda RTRWP Jabar yang sedang kita susun. Hal ini penting, agar kendisi lingkungan  di wilayah Jabar jangan sampai berubah secara signifikan, sehingga berdampak merugikan Jabar.

 “Kita ingin menjaga kelestarian alam tetap terjaga dengan permintaan pasokan yang cenderung mengubah peruntukan tata ruang terutama dari lahan-lahan dan perubahan kondisi lingkungan”,  kata Daddy Rohanady saat dhubungi melalui telepon selulernya, Kamis (20/01/2022).

Dikatakan, saat ini di Jabar sedang dibangun beberapa PSN, seperti Pelabuhan Patimban di Subang; Proyek  Kereta Api Cepat , Jalan Tol dan beberapa poyek lainnya termasuk juga proyek Strategis Provinsi Jabar maupun proyek strategis Kabupaten/kota se Jabar.

Kita berharap, masukan dan informasi Kementerian LHK agar dalam penyusunan Raperda RTRWP bisa mensikronisasi regulasi tata ruang Pusat, Provinsi dan Kabupaten-Kota, ujar politisi Partai Gerindra ini.

Dengan adanya  PSN di Jabar tentunya akan berdampak terhadap berkurangnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), untuk itu, dalam menuntaskan Raperda RTRWP, pada prinsipnya kita harus perhitungkan juga LP2B.

Wakil Ketua Pansus VI DPRD Jabar Daddy Rohanady (foto:humas).

Selain itu, kita berharap agar semua PSN di wilayah Jabar harus ada pendekatan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)   nya dan harus ada pendekatan mitigasi bencana," ujar Legislator Jabar dari Dapil Jabar XII (Kab/kota Cirebon-Kab Indramayu) ini.

Pada prinsipnya, kita ingin agar semua proyek pembangunan baik PSN maupun Provinsi, mempertimbangkan  struktur ruang dan memperhatikan LP2B. Bahkan yang paling penting, semua proyek yang dilaksanakan di Jawa Barat harus lolos kajian KLHS terlebih dahulu, termasuk mitigasi bencana karena Jawa Barat sebagai salah satu daerah rawan bencana, tandasnya. (adikarya/husein).

×
Berita Terbaru Update