 |
| Data lahan kritis di Jabar (foto: Dishut Jabar) |
BANDUNG, Faktabandungraya.com,-- Pertumbuhan jumlah penduduk dan pengembangan pembangunan tentunya membutuhkan lahan, hal ini tentuya berdampak terhadap alih fungsi lahan (deforestasi).
Alih fungsi lahan bukan hanya untuk pengembangan
pembangunan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, sehingga terjadilah yang dinamakan lahan
kritis. Bahkan di Jabar sendiri, ada ribuan lahan kritis disekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Citarum, Cimanuk,
Cisadane, Cisanggarung dan Cilaki.
Menurut Anggota Komisi II DRD Jabar,
H.Mrza Agam Gumay dari Fraksi Partai Gerindra, kerusakan lahan kini sudah
sangat mengkhawatirkan, bahkan akibat
kerusakan di kawasan hulu sungai tentunya semakin berkurang tutupan lahan,
sehingga resapan air tidak terjadi dengan semestinya.
Saat musim hujan, bencana banjir dan tanah longsor mengancam, sedangkan saat musim kemarau terjadi krisis air dan bahkan sawah-sawah tidak dapat ditanami karena kekeringan.
Untuk itu, kerusakan lahan yang kritis, harus segera dan terus diatasi, diantara dengan mereboisasi di hulu dan larangan pembukaan lahan untuk keperluan apapun, kata Agam—sapaan --Mirza Agam Gumay saat hubungi, Senin (23/5-2022).
 |
| Anggota Komisi II DPRD Jabar, H.Mirza Agam Gumay (foto:humas). |
Dikatakan, sebenarnya, Pemerintah
pusat melalui Kementerian LHK dan Pemprov Jabar melalui Dinas terkait terus
berupaya mengatasi lahan kritis di Jabar. Bahkan, upaya Pemprov Jabar melalui program Agroforestri.
Program Agroforestri merupakan salah
satu upaya mengatasi lahan kritis, karena dalam program ini mengkombinasikan penggunaan
lahan dengan pepohonan keras dan tanaman pertanian.
Program Agroforestri ini, kita nilai
cukup bagus dalam mengatasi lahan kritis, untuk itu Komisi II DPRD Jabar
mendukung dan mendorong agar prmptov Jabar untuk melanjutkan program agroforestri,
ujar aggota Dewan Jabar dari Dapil Jabar 4 (Kab Cianjur) ini.
Ia menambahkan, untuk sukses program Agroforestrik tidak memang tidak mudah, dibutuhkan kesadaran
dan keseriusan semua pihak. Serta dibutuhkan sinergitas para stakeholder dan
harus didukung seluruh komponen masyarakat, ujarnya.
Kerjasama dan sinergitas dalam
mengatasi lahan kritis di Jabar, bukan semata tanggungjawab pemerintah tetapi
semua stakeholder pemangku kepentingan, termasuk juga komunitas masyarakat yang
memang mata pencariannya dari perkebunan dan pertanian dengan tidak merusak lahan
hutan.
“Kita berharap, agar seluruh stakeholder dan komunitas masyarakat
bersama-sama menjaga dan memelihara lingkungan secara sadar dan mendukung
program pemerintah dalam mengatasi lahan kritis”, tandasnya. (Adip/husein).
