Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Tidak Butuh Inpor Beras, Syamsul : Bangga Jabar Menjadi Pensuplay Ketahanan Pangan Nasional

Jumat, 18 November 2022 | 11:13 WIB Last Updated 2022-11-18T04:13:07Z
Klik
Anggota Komisi II DPRD Jabar, H. Syamsul Bachri, SH, MBA dari Fraksi PDIP



BANDUNG, Faktabandungraya.com,-- Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat  H. Syamsul Bachri, SH, MBA  mengatakan  potensi lahan pertanian  dan perkebunan yang di Provinsi Jawa Barat sangat luar biasa dalam memproduksi kebutuhan pangan. Bahkan Jabar menjadi salah satu provinsi terbesar dalam pensuplay kebutuhan pangan nasional.

Cukup tingginya produksi pangan yang dihasilkan oleh Jabar, baik berupa padi, jagung dan kedele. Sehingga  beberapa tahun terakhir ini provinsi Jabar sudah tidak  menginpor beras dari luar negeri, bahkan menjadi daerah pensuplay kebutuhan pangan nasional.

Selama pandemic covid-19 melanda dunia termasuk juga Indonesia,  Alhamdulillah Indonesia tidak  mengalami krisis pangan.  Walaupun  seluruh sector kehidupan terguncang akibat dampak covid-19.

Ditengah dunia sedang  melanda pandemi covid-19, para petani Jabar tetap melakukan produksi, walaupun dalam pendistribusian hasil pertanian tersendat,  karena banyak pelaku UMKM dan kuliner mengalami penurunan permintaan konsumen. 

Akibat turunnya permintaan, tentunya over supplay , sehingga beberapa harga komoditas pertanian mangalami penurunan harga bahkan anjlok. Dan agar para petani tidak merugi maka dilakukan pengurangan produksi, kata Syamsul saat dimintai tanggapan terkait ketersediaan pangan di Jabar, Jum’at (18/11/2022).

Ketersediaan stock  produksi pertanian tentunya menjadi modal bagi bangsa Indonesia dalam mengatasi ketahanan pangan.  Jadi disinilah pentingnya  membuat ketersediaan pangan lokal.

Sebagai daerah pensuplay  ketersediaan bahan pangan  bagi Indonesia, terutama bahan pangan lokal secara langsung memberikan sumbangsih untuk menjaga  stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. 

“Kita di Komisi II DPRD Jabar, terus mendukung program inovasi guna menjaga dan memenuhi kebutuhan dan ketahanan pangan. Bahkan kita mendorong  agar sector pertanian untuk dapat  meningkatkan produksinya, sehingga kita dapat mewujudkan pangan yang berdaulat”, kata Politisi PDIP Jabar ini.

Anggota Legislator jabar dari Dapil Jabar XII (Kabupaten /kota Cirebon dan Kab Indramayu) ini menambahkan, ketahanan pangan bukan hanya menjadi prioritas tapi juga menjadi target kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dinyakini mampu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional.

Dijelaskan Syamsul, bahwa dari sisi pembiayaan, ada program pemerintah pusat yang disiapkan untuk bisa diserap oleh masyarakat. Yaitu program Pemprov dan Pemkab/Pemkot yang menyediakan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat diakses oleh pelaku sektor pertanian dengan bunga yang sangat kecil yaitu hanya 3 persen yang digulirkan hingga akhir tahun 2022.

Selain itu, dalam memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), telah diterbitkan kebijakan pembelian gabah atau beras petani oleh Perum BULOG hingga stok CBP mencapai 1,2 juta ton setara beras. Penugasan ini ditujukan untuk memperluas kapasitas Perum BULOG dalam menyerap produksi petani pada musim panen  tahun 2022, sekaligus mencegah jatuhnya harga di tingkat petani.

Pemerintah juga melakukan diversifikasi pangan lokal dengan meningkatkan produksi jagung, sorgum, sagu, dan singkong melalui perluasan lahan dan pembukaan area baru dalam rangka peningkatan produksi sebagai alternatif bahan pangan impor.

Selanjutnya terkait ketersediaan pupuk bersubsidi, Pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan pupuk bersubsidi dengan membatasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk sembilan komoditas utama yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, dan kakao dengan jenis pupuk yang disalurkan adalah pupuk urea dan NPK.

Sebagai informasi, bahwa dalam menjaga ketahanan pangan,  pemerintah juga mengembangkan berbagai kawasan sentra mandiri pangan berbasis korporasi petani untuk meningkatkan efisiensi dan skala ekonomi produksi pertanian melalui Program Food Estate di beberapa wilayah serta Program Closed Loop yang telah dikembangkan di Jawa barat di Sukabumi dan Garut. (AdiP/husein).

 

×
Berita Terbaru Update