 |
| Pansus 6 Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Bandung, di Ruang Rapat Bapemperda DPRD, (foto:humpro). |
Rapat dipimpin Ketua Pansus 6 Dudy Himawan, S.H., dihadiri Anggota Pansus 6 Ir. H. Agus Gunawan, N. Wina Setyaningsih, S.E. Sedangkan Anggota Pansus 6 Erick Darmadjaya, B.Sc., M.K.P.; Hj. Salmiah Rambe, S.Pd.I., M.Sos.; Hj. Nenden Sukaesih, S.E., dan drg. Susi Sulastri mengikuti rapat secara virtual.
Rapat kerja ini juga diikuti Kabag
Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Bandung Eka Taofik,
Kabag Hukum Sekretariat DPRD Kota Bandung Oca,
beserta jajaran.
Ketua Pansus 6 Dudy Himawan
menuturkan, pansus telah hampir menyelesaikan secara keseluruhan draf Raperda
tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Kota
Bandung. Meski begitu, masih ada sejumlah penyempurnaan lebih lanjut yang harus
dibahas dan didiskusikan bersama.
Salah satunya terkait isi naskah
Raperda ini yang sebagian besar mendapat rujukan dari UU atau peraturan dari
pemerintah pusat. Dalam satu pasal, disebutkan salah satu kesesuaian usulan
raperda berasal dari masyarakat daerah.
Dalam pembahasan ini, Pansus 6 ingin
lebih memerinci istilah di atas dengan langsung menegaskan bahwa salah satu
pengusul berasal dari masyarakat Kota Bandung.
Usulan yang menyebut masyarakat Kota
Bandung secara spesifik ini untuk menegaskan pemberlakuan jangkauan hukum
pemberlakuan Perda ini di kemudian hari.
“Saat Propemperda ini berlaku di Kota
Bandung, maka pengusul diseleksi dan dibahas berdasarkan kesesuaian atas
aspirasi masyarakat daerah Kota Bandung,” kata Dudy.
Pendalaman dari tahapan penyempurnaan
ini masih terbuka sampai akhir Maret untuk penyelesaian Raperda tentang Tata
Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Bandung ini. (Yoga/red).
.jpeg)
