Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Sekretaris Komisi V : Ketersedian Sekolah SMA/SMK Negeri Masih Kurang, Calon Peserta Didik Baru Terus Bertambah

Rabu, 02 Agustus 2023 | 07:48 WIB Last Updated 2023-08-02T01:04:05Z
Sekretaris Komisi V DPRD Jabar, H. Memo Hermawan dari Fraksi PDIP (foto:ahw)



BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Provinsi Jawa Barat memiliki 620 kecamatan yang tersebar di 17 Kabupaten dan 9 Kota.  Namun berdasarkan data Disdik Jabar ternyata penyebaran SMA/SMK Negeri tidak merata.  Hal ini terbukti masih ada sekitar 130 kecamatan hingga kini belum ada sekolah SMA/SMK Negeri.

Sekretaris Komisi V DPRD Jabar, H. Memo Hermawan  membenarkan bahwa hingga kini masih ada sekitar 20 persen atau sekitar 130 kecamatan dari  620 kecamatan se-Jabar yang belum memiliki SMA/SMK Negeri. Namun, ada beberapa kecamatan di ibukota Kabupaten/ kota memiliki sekolah SMA/SMK Negeri lebih dari satu sekolah.

Kekurangan sekolah dan tidak meratanya penyebaran SMA/SMK Negeri tentunya menjadi PR besar bagi Pemerintah Provinsi bersama DPRD Jabar untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan masyarakat.

Memo mencontohkan,  Kota Bandung sebagai ibukota provinsi Jabar yang memiliki 30 kecamatan, baru ada 19 kecamatan yang telah ada SMA/SMK Negeri.  Bahkan di Kabupaten Garut dari 45 kecamatan, baru ada 32 SMA/SMK Negeri. Belum lagi di daerah-daerah lainnya.

Masih cukup banyaknya kecamatan di Jabar yang belum memiliki SMA dan SMK Negeri tentunya menjadi persoalan tersendiri, terutama pada saat pelaksanaan PPDB; maupun meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan dan  Angka Lama Sekolah di Jabar.

Diakui H. Memo Hermawan, lambatnya penambahan sekolah baru SMA/SMK Negeri tentunya kendala utamanya masalah pengadaan lahan untuk sekolah.

“Masalah lahan  menjadi kendala utama untuk membangun sekolah baru di kecamatan yang belum ada SMA dan SMK Negeri. Hal ini karena  syarat untuk SMA itu harus ada lahan 6500 meter persegi dan SMK sekitar Satu hektare. Sedangkan sekarang untuk mencari lahan seluas tersebut tentunya tidaklah mudah ditambah lagi mahalnya harga lahan”, kata Memo Hermawan dari Fraksi PDI Perjuangan saat ditemui disela acara rapat Evaluasi PPDB 2023 di Gedung DPRD Jabar, Senin,(31/7/2023).

Mantan Bupati Garut ini mengatakan, pengadaan dan pembangunan SMA/SMK Negeri merupakan tanggunggjawab pemerintah Provinsi. Untuk itu, Komisi V bersama Badan Anggaran DPRD Jabar dalam berbagai rapat dengan pihak Disdik , Bappeda termasuk juga dengan Tim Anggaran Daerah (TAP) Jabar,  sudah minta agar diusulkan  anggaran untuk pengadaan dan pembangunan sekolah baru SMA/SMK Negeri.  

Disini lagi-lagi pihak Pemprov melalui  Disdik Jabar selalu berdalil  kesulitan mencari lahan karena mahalnya harga lahan. Padahal kita minta, pembelian lahan untuk sekolah tidak  dianggarkan sekaligus  tetapi dicicil.  Misalkan, setiap tahun dianggarkan 5 -10 Sekolah Baru SMA/SMKN berdiri di kecamatan yang belum ada. Sehingga tidak terjadi ketimpangan.

Kehadiran sekolah negeri baru tentunya menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan PPDB di Jabar, karena jumlah sekolah SMA/SMK Negeri masih sangat kurang. Hal ini tidak sebanding dengan pendaftar calon peserta didik baru. 

“Kan setiap tahun lulusan SMP/ Sederajad terus bertambah, sementara regulasi dari Mendikbud-Ristek hanya membolehkan setiap SMA/SMK Negeri untuk menerima peserta didik baru dibatasi sebanyak 12 kelas ( Rombongan belajar). Disisi lain, penambahan sekolah baru belum ada, sehingga  disetiap pelaksanaan PPDB terjadi  kekacauan dan kecurangan”. ujar Memo. 

Kecurangan dapat berupa pemalsuan identitas calon peserta didik baru, seperti merubah KK ke keluarga yang rumahnya dekat dengan sekolah yang diinginkan, padahal anak tersebut tidak tinggal di alamat tersebut;  Membuat SKTM agar masuk kategori apirmasi (Miskin); termasuk melakukan perbuatan gratifikasi. Yang penting, anaknya masuk di sekolah negeri yang diinginkan.  Hal inilah yang terjadi, tegasnya.

Jadi solusi terbaiknya, harus ada penambahan sekolah negeri baru, baik berupa SMA ataupun SMK Negeri. Karena kalau sekolah ada di setiap kecamatan, tentunya akan terakomodir siswa barunya, dan juga dapat meminimalisiir kecurangan",  tandasnya. (AdiP/sein).

×
Berita Terbaru Update