Pembangunan Regional Jabar Harus Berlandaskan Keadilan dan Pemerataan, Sesuai Kondisi Geografis Daerah

Klik

Rapat paripurna DPRD Jabar dgn agenda pengesahan Perda RPJMD Jabar 2025-2029

BANDUNG, Faktabandungraya.com — Disparitas pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Jawa Barat masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi VI DPRD Jawa Barat, H. Zulkifly Chaniago, BE, usai rapat paripurna DPRD Jabar dengan agenda pengesahan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2025–2029, Sabtu (19/7/2025).

Zulkifly mengatakan, ketimpangan pembangunan telah menimbulkan kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Untuk itu, DPRD Jabar mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar hingga ke pelosok desa, terutama dalam hal penguatan konektivitas antarwilayah.

“Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan harus menjadi prioritas. Infrastruktur jalan yang baik dan saling terhubung akan sangat membantu kelancaran transportasi, distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Menurutnya, untuk mengatasi ketimpangan tersebut, diperlukan kebijakan pembangunan regional yang berbasis pada asas keadilan dan pemerataan. Namun, pendekatan kebijakan tersebut tidak bisa disamaratakan dan harus disesuaikan dengan kondisi geografis serta potensi masing-masing daerah.

“Asas adil dan merata dalam pembangunan nasional harus diterapkan secara nyata di tingkat regional. Artinya, setiap daerah memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk maju, namun dengan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya masing-masing,” tegas Zulkifly.

Lebih jauh, ia memaparkan bahwa pembangunan regional harus melalui tiga tahapan penting: pra-pembangunan, proses pembangunan, dan pasca pembangunan. Pada tahap pra-pembangunan, menurutnya, perlu dilakukan riset dan identifikasi atas potensi dasar, faktor dominan, serta hambatan yang dihadapi oleh masing-masing daerah.

“Ketiga aspek ini wajib ditelaah secara mendalam. Hasil identifikasi dan analisis tersebut akan menjadi dasar perencanaan bagi para pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat dan berkelanjutan,” tambahnya.

Zulkifly juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan di Jawa Barat harus dilihat melalui indikator-indikator makro seperti kemajuan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan pendekatan berbasis keadilan, pemetaan potensi wilayah, dan kebijakan yang tepat sasaran, ia optimistis pembangunan di Jawa Barat dapat berjalan lebih merata dan berdaya guna bagi seluruh lapisan masyarakat. (Adip/Syaf/sein).