![]() |
Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa didampingi Wakil Ketua M.Q Iswara dan Iwan S menerima berkas Rancangan Perubahan KUA-PPAS dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi |
Dalam Rapat paripurna tersebut, Buky
Wibawa mengatakan, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah 4 Agustus 2025,
agenda rapat paripurna kesepakatan bersama atas perubahan RKUA dan Perubahan
PPAS (RKUA-RPPAS) Tahun 2025 dijadwalkan pada 6 Agustus 2025.
“Namun demikian karena masih perlu
dibahas di Badan Anggaran, maka berdasarkan kesepakatan dalam rapat Badan
Musyawarah , disepakati dilaksanakan hari ini , dengan catatan tidak mengubah
substansi yang akan diparipurnakan.,” kata Buky Wibawa, Kamis (7/8/2025) malam.
Sebelumnya kesepakatan atau
penandatangan RKUA-PPAS Tahun 2025 dilaksanakan, pada 15 Juli 2025 Gubernur
telah menyampaikan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Prov
Jabar T.A. 2025. DPRD Jawa Barat melalui Komisi-komisi dan Badan Anggaran telah
melakukan pembahasan tersebut. Selanjutnya untuk memenuhi amanat peraturan tata
tertib DPRD Pasal 182.
“Pada rapat paripurna malam ini,
dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara DPRD dan Gubernur atas Rancangan Perubahan KUA dan
Rancangan Perubahan PPAS Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025,” kata Buky.
Dengan telah ditandangani kesepakatan bersama tentang Rancangan Perubahan KUA PPAS Maka DPRD Jabar telah memiliki landasan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD T.A. 2025.
Pimpinan DPRD dan Gubernur Jabar memperlihatkan hasil penandatanganan KUA-PPAS
“Kami harap gubernur dapat
menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” harapnya.
Usai rapat paripurna Gubernur Jabar Dedi
Mulyadi (KDM) mengatakan, pengesahan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 serta
pengantar KUA-PPAS APBD 2026 telah rampung, dengan volume anggaran mencapai
Rp32,8 triliun.
"Ya, Alhamdulillah pengesahan KUA-PPAS
Tahun 2025 dan Perubahan Anggaran 2025, serta pengantar KUA-PPAS APBD 2026 telah disepakati
bersama. Volume APBD KUA-PPAS Rp32,8 triliun, ya naik lah ya," ujarnya.
Gubernur KDM menyampaikan apresiasi
atas kerja sama DPRD Jabar dalam pembahasan perubahan kebijakan anggaran. Ia
menegaskan pentingnya arah kebijakan pembangunan yang terukur dan memberikan
manfaat nyata bagi masyarakat.
"Saya menginginkan pembangunan
tidak berakhir dengan kesia-siaan, tetapi menghasilkan output, outcome, dan
benefit yang memadai bagi kepentingan publik," tandasnya. (sein).