 |
| Pemkot Bandung luncurkan Sistem Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI) |
Hal ini ditandai dengan diluncurkannya
Sistem Reformasi Birokrasi Terintegrasi (Surabi) dalam Kick Off Meeting yang
digelar di Hotel Horison Bandung, Rabu 10 September 2025.
Langkah ini sejalan dengan arahan
pemerintah pusat melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang
pelaksanaan reformasi birokrasi lima tahun ke depan, yang menekankan pentingnya
penerapan digital governance menuju human-based governance. Birokrasi yang
berbasis pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Sekretaris Daerah Kota Bandung,
Iskandar Zulkarnain mengatakan, reformasi birokrasi merupakan upaya jangka
panjang yang harus terus dijalankan dengan konsisten dan inovatif.
“Reformasi birokrasi harus kita maknai
sebagai proses berkelanjutan. Butuh komitmen, konsistensi, dan kerja nyata di
lapangan. Jangan berhenti hanya pada administrasi atau simbolik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan reformasi
birokrasi dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu Reformasi Birokrasi
General, yang fokus pada pembenahan internal sistem dan manajemen birokrasi.
Kedua, Reformasi Birokrasi Tematik,
yang menyasar isu-isu prioritas nasional yang langsung berdampak pada
masyarakat.
Selain itu, terdapat enam tema dalam
RB Tematik yaitu, Pengentasan kemiskinan, Peningkatan investasi, Mendorong
hilirisasi industri, Peningkatan layanan kesehatan, Ketahanan pangan nasional
dan Peningkatan akses dan mutu pendidikan.
Dalam tiga tahun terakhir, Pemkot
Bandung berhasil meraih predikat A dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
Namun Iskandar menegaskan bahwa
capaian ini bukan alasan untuk berpuas diri.
“Predikat A adalah bukti bahwa kita
berada di jalur yang benar. Tapi ini baru permulaan. Kita harus terus
berinovasi, menjaga integritas, dan menumbuhkan budaya kerja profesional,”
tambahnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung, Tono Rusdiantono menyampaikan, capaian reformasi birokrasi Kota Bandung pada tahun 2024 meningkat menjadi 88,02 poin, naik 4,44 poin dibanding 2023.
 |
| Foto bersama saat peluncuran SURABI |
Namun, secara peringkat masih berada
di posisi ketiga di Jawa Barat, setelah Kota Bogor dan Kabupaten Sumedang.
Menurut Tono, melalui aplikasi Surabi,
seluruh perangkat daerah mulai dari badan, dinas, hingga kecamatan akan
dilibatkan secara aktif dalam pengukuran dan pelaksanaan reformasi birokrasi.
“Reformasi birokrasi harus menjadi
budaya kerja. Ini juga berdampak langsung terhadap besaran TPP ASN, karena
indeks reformasi birokrasi menjadi salah satu komponen penentunya,” katanya.
Apresiasi pun dilontarkan oleh Kepala
Biro Organiasasi Setda Provinsi Jawa Barat, Yulia Dewita, bahwa capaian
reformasi birokrasi harus di tingkatkan.
“Kota Bandung bisa meningkat dari
tahun 2023 ke tahun 2024. Ini sebagai bentuk nyata bahwa pemerintah di Kota
Bandung terus mengakselerasi birokrasi,” tegasnya. (*/red).
.jpg)
