Pilkades Serentak Digital di Jabar Siap Digelar, Sri Rahayu: Semua Harus Dipersiapkan Matang

Klik

Anggota Komisi I DPRD Jabar, HjSri Rahayu Agustina, SH dari Fraksi Golkar (foto:ist)

BANDUNG, Faktabandungraya.com,---  Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mematangkan rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak secara digital (e-voting). Rencana ini merupakan bagian dari langkah inovatif dalam modernisasi sistem demokrasi di tingkat desa, dan menjadi yang pertama di Indonesia.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 143/PMD.01/DPM-Desa yang ditujukan kepada para bupati se-Jawa Barat. SE tersebut berisi petunjuk teknis pelaksanaan Pilkades elektronik, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

“Semua harus disiapkan secara benar dan tepat, karena ini relatif baru, bukan hanya di Jawa Barat tetapi juga di Indonesia,” ujar Dedi Mulyadi, 

Komisi I DPRD Jabar Dukung, Tapi Minta Persiapan Diperketat

Menanggapi kebijakan tersebut, anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Sri Rahayu Agustina, SH, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Pilkades digital. Namun ia menegaskan bahwa persiapan yang matang menjadi kunci utama kesuksesan pelaksanaan e-voting di desa-desa.

“Tentu kami di DPRD mendukung. Ini merupakan terobosan besar dalam demokrasi lokal. Tapi karena ini baru pertama dilakukan di Jabar bahkan secara nasional, semua tahapan harus disiapkan secara matang,” ujar Sri Rahayu dari Fraksi Partai Golkar, Senin (22/9/2025).

Infrastruktur Internet Jadi Sorotan Utama

Menurut Sri Rahayu, sejumlah aspek penting yang harus diperhatikan meliputi: pemutakhiran data pemilih, kesiapan sarana dan prasarana, pelatihan panitia, sosialisasi kepada masyarakat, serta yang paling krusial adalah ketersediaan infrastruktur internet yang stabil.

“Kenapa internet itu sangat penting? Karena Pilkades ini akan berbasis digital. Kalau jaringan bermasalah, bisa saja sistem error. Jangan sampai Pilkades jadi gagal hanya karena internet blankspot atau lemot,” tegas anggota dewan dari Dapil Karawang-Purwakarta itu.

Ia juga meminta agar pemerintah kabupaten yang akan menggelar Pilkades serentak melakukan pengecekan ulang (check and recheck) terhadap seluruh perangkat pendukung sebelum hari pelaksanaan.

Evaluasi Menyeluruh Pasca Pilkades

Sri Rahayu juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh usai pelaksanaan Pilkades digital. Laporan hasil pelaksanaan harus disampaikan secara berjenjang kepada Pemerintah Kabupaten, Gubernur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta DPRD di tingkat kabupaten dan provinsi.

“Jangan sampai setelah selesai, tidak ada laporan dan evaluasi. Kita perlu tahu apa yang berhasil dan apa yang harus diperbaiki ke depan,” katanya.

DPRD Akan Terjun Langsung Pantau Pelaksanaan

Ketika ditanya apakah DPRD Jabar akan ikut turun langsung ke lapangan memantau jalannya Pilkades digital, Sri Rahayu menjawab tegas, “Pasti. Komisi I akan turun langsung. Bahkan bukan hanya Komisi I, tapi seluruh pimpinan dan anggota DPRD Jabar akan memantau langsung pelaksanaannya.”

Dengan dukungan legislatif dan komitmen pemerintah daerah, Jawa Barat diharapkan mampu menjadi pelopor sukses pelaksanaan Pilkades digital di Indonesia. Namun demikian, tantangan teknis dan kesiapan sumber daya manusia tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum pemungutan suara dilakukan. (adip/sein).