Efisiensi Anggaran, Sekretariat DPRD Jabar Kaji Ulang Program Kerja

Klik

Kepala Bagian Program dan Keuangan Setwan Jabar, Drs. H. Arip Ahmad Rivai, M.Si,

BANDUNG, Faktabandungraya.com — Menurunnya nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun 2026 dari semula diprediksi mencapai lebih dari Rp31 triliun menjadi Rp28 triliun, memaksa seluruh satuan kerja melakukan penyesuaian. Salah satunya Sekretariat DPRD (Setwan) Jawa Barat yang kini tengah mengkaji ulang seluruh program kerjanya agar tetap berjalan efektif meski dengan anggaran terbatas.

Penurunan APBD tersebut disebabkan oleh turunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp2,458 triliun, serta tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini berdampak langsung terhadap seluruh program kelembagaan DPRD maupun Setwan Jabar.

Kepala Bagian Program dan Keuangan Setwan Jabar, Drs. H. Arip Ahmad Rivai, M.Si, mengakui, pihaknya kini harus melakukan efisiensi di berbagai pos anggaran. “Dengan turunnya total APBD Jabar sebesar Rp2,458 triliun, kami terpaksa meninjau ulang seluruh kegiatan yang telah direncanakan. Semua program yang kurang esensial akan dikurangi volumenya,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/10/2025).

Menurut Arip, langkah efisiensi dilakukan mulai dari pengurangan biaya makan-minum (mamin) hingga meniadakan perjalanan dinas ke luar provinsi. “Kami juga meminimalisir penggunaan listrik dengan mematikan lampu di sebagian besar ruangan pada malam hari. Kegiatan seremonial dan perayaan yang berlebihan juga akan dipangkas,” jelasnya.

Ia menambahkan, arahan dari Gubernur Jawa Barat juga tegas — penghematan harus dilakukan secara menyeluruh. “Arahan Pak Gubernur jelas, rapat cukup minum air putih saja. Ini menggambarkan betapa seriusnya upaya efisiensi penggunaan anggaran,” katanya sambil tersenyum.

Meski demikian, Arip memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pegawai Setwan. Namun, penataan pegawai akan dilakukan dengan menempatkan pegawai yang dinilai kurang produktif ke unit kerja lain seperti guru, Satpol PP, atau tenaga kebersihan. Selain itu, penerapan sistem kerja Work From Home (WFH) juga akan diberlakukan untuk efisiensi operasional.

“Jadi, bukan pengurangan pegawai, tapi penyesuaian peran agar semua tetap produktif,” ujarnya.

Arip menegaskan, DPRD Jabar tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Anggota dewan diharapkan tetap aktif turun ke lapangan, menyerap aspirasi, dan menjalin komunikasi dengan konstituen.

“Untuk kegiatan reses, tetap dilaksanakan tiga kali setahun seperti biasa. Hanya saja, jumlah peserta dikurangi dari 100 menjadi 75 orang, dan titik kegiatan dari delapan menjadi enam, ” paparnya.

Terkait potensi pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, Arip mengaku masih menunggu kepastian. Namun, ia memastikan Setwan Jabar akan mencari solusi terbaik agar program kerja DPRD tetap berjalan optimal.

“Intinya, kami akan membuat skala prioritas program agar anggaran yang tersedia benar-benar digunakan secara efisien untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya. (Sein).