Kebijakan Efisiensi dan Larangan Study Tour, Sektor Pariwisata Garut Terpuruk

Klik

Pantai Santolo Garut sepi pengunjung  (foto:ist)

Memo Hermawan : Buat Event Pariwisata Kreatif

GARUT, Faktabandungaraya.com,--- Sektor pariwisata di Kabupaten Garut mengalami tekanan hebat sejak diberlakukannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghematan Anggaran, ditambah kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melarang kegiatan study tour. Kedua kebijakan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap menurunnya kunjungan wisatawan ke daerah yang dikenal sebagai Swiss van Java ini.

Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Garut, H. Memo Hermawan, usai melakukan kegiatan pengawasan pemerintahan di wilayah Garut. Menurutnya, keluhan datang dari berbagai pelaku industri pariwisata, termasuk yang tergabung dalam Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Garut serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut.

“Banyak kegiatan instansi pemerintah yang sebelumnya direncanakan digelar di Garut akhirnya dibatalkan karena kebijakan efisiensi anggaran. Di sisi lain, larangan study tour membuat sekolah-sekolah dari luar Garut tidak lagi mengunjungi destinasi wisata edukatif di daerah ini,” ujar Memo, Sabtu (18/10/2025).

Memo menjelaskan, dampak kebijakan tersebut begitu terasa di lapangan. Tidak hanya hotel dan restoran yang merugi, tetapi juga pelaku UMKM lokal yang bergantung pada wisatawan untuk menjual produk oleh-oleh khas Garut seperti dodol, kerajinan kulit, dan souvenir lainnya.

“Banyak pengusaha hotel, rumah makan, dan toko oleh-oleh yang kini terpukul. Beberapa bahkan terpaksa gulung tikar karena tak sanggup menanggung beban operasional,” kata mantan Bupati Garut periode 2004–2009 itu.

Anggota DPRD Jabar H. Memo Hermawan dari FPDIP (foto:ist).

Padahal, Garut memiliki beragam destinasi wisata edukatif yang bisa menjadi tujuan study tour, mulai dari museum, situs sejarah, wisata alam hingga wisata kuliner. Namun, dengan adanya pembatasan dari pemerintah, potensi tersebut belum bisa dimaksimalkan kembali.

Sebagai solusi, Memo mendorong agar Pemerintah Kabupaten Garut bersama pelaku usaha pariwisata dan asosiasi terkait tidak hanya berpangku tangan. Ia menyarankan agar kolaborasi lintas sektor segera dilakukan, misalnya dengan mengembangkan konsep sport tourism, wisata edukatif lokal, dan penyelenggaraan event-event pariwisata kreatif.

“Kita harus bergerak mencari terobosan. Pemerintah daerah dan pelaku pariwisata perlu duduk bersama menciptakan program strategis yang dapat menarik kunjungan, meskipun di tengah keterbatasan anggaran dan pembatasan kebijakan,” pungkasnya.  (sein).