Komisi V Dorong Dinsos Prioritaskan Penguatan Layanan Kesejahteraan Sosial dalam KUA-PPAS 2026

Klik

Komisi V DPRD Jabar saat rakor dengan Dinsos, Bappeda, BKPAD Jabar bahas KUA-PPAS

BANDUNG, Faktabandungraya.com – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti penurunan anggaran Dinas Sosial dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2026. Penurunan tersebut dinilai berpotensi memperburuk kualitas layanan sosial, khususnya bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), anak-anak di panti, serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Diah Fitri Maryani, SE., MM. dari Fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan, anggaran Dinas Sosial Jabar pada 2026 terpantau mengalami pemangkasan cukup besar, dari semula Rp250 miliar menjadi hanya Rp150 miliar. Terutama, untuk kegiatan penanganan ODGJ dan kebutuhan dasar anak-anak panti.

“Penurunan anggaran ini berdampak langsung pada kualitas layanan sosial. Kami mendorong Dinas Sosial untuk menyusun program-program prioritas yang jelas dan berbasis data, agar bisa diperjuangkan kembali penambahan anggarannya,” ujar Diah Fitri saat ditemui usai rapat kerja bersama Dinsos Jabar, Bappeda, dan BPKAD, baru-baru ini.

Hasil Tinjauan Lapangan: Sarana dan Prasarana Banyak yang Rusak

Sebelum rapat pembahasan KUA-PPAS, Komisi V telah melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah UPTD dan panti sosial, termasuk panti rehabilitasi ODGJ dan panti anak-anak. Hasil tinjauan menunjukkan masih banyak fasilitas yang mengalami kerusakan, serta kekurangan ruang layanan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

“Dari hasil peninjauan, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp90 hingga Rp100 miliar untuk memperbaiki infrastruktur dan memenuhi kebutuhan dasar di panti. Tapi semua itu harus didukung oleh data yang kuat dan visualisasi seperti gambar teknis,” tegasnya.

Kompleksitas Masalah Sosial di Jabar

Diah juga menyoroti kompleksitas permasalahan sosial di Jawa Barat yang kian meningkat, seiring jumlah penduduk yang telah menembus 50 juta jiwa. Menurutnya, akar persoalan sosial sering kali bersumber dari persoalan ekonomi, sehingga diperlukan pendekatan lintas sektor dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Pemerintah tak bisa bekerja sendiri. Diperlukan sinergi dengan lembaga-lembaga swasta dan pengelola panti sosial yang selama ini telah banyak membantu. Salah satunya, melalui pemberian stimulus dana hibah untuk panti-panti yang dikelola oleh masyarakat,” tambahnya.

Komitmen Wujudkan Layanan Sosial yang Merata dan Berkualitas

Komisi V memastikan akan membawa seluruh catatan dan hasil rapat kerja bersama Dinsos ke dalam pembahasan lanjutan dengan Badan Anggaran DPRD Jabar dan Pemerintah Provinsi. Tujuannya, agar kebutuhan riil di lapangan bisa terakomodasi dalam struktur anggaran 2026.

“Komisi V berkomitmen mendukung visi Gubernur dalam mewujudkan semangat Jabar Istimewa, terutama dalam hal memperkuat layanan sosial yang merata, berkualitas, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Diah Fitri Maryani. (adip/sein).