![]() |
| Anggota DPRD Jabar, Hj. Sri Rahayu Agustina, SH dari Fraksi Golkar |
Sri menjelaskan, keterlibatan pihak
KCD sangat penting agar persoalan pendidikan yang menjadi keluhan masyarakat
dapat diketahui langsung oleh pemangku kebijakan di tingkat provinsi.
“Saya sengaja menggandeng KCD
Pendidikan Wilayah IV agar aspirasi masyarakat Purwasari tidak hanya sampai
kepada saya, tetapi turut dicatat dan diperjuangkan oleh pihak KCD. Dengan
begitu, peluang untuk masuk dalam APBD Jabar akan semakin besar,” ujar Sri.
Purwasari
Masih Tanpa SMA Negeri
Dalam pemaparannya, Sri menjelaskan
bahwa hingga kini Kecamatan Purwasari belum memiliki SMA, baik negeri maupun
swasta. Wilayah tersebut hanya memiliki SMKN 1 Purwasari serta dua SMK swasta.
Kondisi ini membuat kebutuhan pendirian SMA negeri semakin mendesak, terutama
bagi lulusan SMP yang kesulitan mengakses sekolah lanjutan.
“Ke depan, saya bersama KCD
Pendidikan Wilayah IV akan memperjuangkan berdirinya USB SMA di Purwasari. Ini
bagian dari upaya pemerataan akses dan fasilitas pendidikan di Jabar,”
tegasnya.
Sri juga menyinggung dasar hukum terkait kewenangan pengelolaan SMA/SMK yang berada di tangan pemerintah provinsi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Karena itu, Pemprov Jabar berkewajiban memastikan pemerataan pembangunan USB di kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK negeri.
![]() |
| Hj.Sri Rahayu melaksanakan reses di kec.Purwasari Karawang |
Persyaratan
USB dan Respons KCD
Menanggapi aspirasi masyarakat,
Kepala KCD Pendidikan Wilayah IV, Riesye Silvana, menyampaikan bahwa pihaknya
sudah mencatat seluruh masukan dan akan menindaklanjutinya bersama Sri Rahayu.
Riesye menjelaskan bahwa pendirian
USB mensyaratkan pemenuhan berkas administratif maupun teknis, mulai dari
ketersediaan lahan, peta lokasi, hingga dukungan masyarakat setempat.
“Jika semua persyaratan terpenuhi,
usulan USB akan dibahas bersama Pemprov melalui Dinas Pendidikan dan DPRD Jabar
saat penyusunan Rancangan APBD,” jelasnya.
Ia menambahkan, Gubernur KDM memiliki komitmen kuat pada program pemerataan pendidikan, sehingga pembangunan USB di wilayah yang belum memiliki SMA/SMK negeri diyakini akan mendapat dukungan.
![]() |
| Hj Sri Rahayu bersama peserta Reses |
Aspirasi
Jadi Dasar Perjuangan Anggaran
Sri Rahayu menegaskan bahwa hasil
reses bukan hanya catatan, tetapi menjadi dasar perjuangan DPRD untuk mendorong
agar kebutuhan masyarakat dapat masuk dalam alokasi anggaran tahun berikutnya.
“DPRD Jabar sudah mengalokasikan
dana pembangunan USB untuk tahun 2025 dan 2026. Kami ingin memastikan bahwa
aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai suara, tetapi tercatat,
diperjuangkan, dan dieksekusi dalam perencanaan pembangunan pendidikan,”
ujarnya.
Sebagai penutup, Sri memastikan
seluruh hasil reses akan dilaporkan secara resmi dalam rapat paripurna DPRD
Jabar sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. (fj/sein).


