 |
| Pimpinan dan anggota Fraksi PKB DPRD Jabar |
Penetapan tersebut menjadi arah
kebijakan utama Fraksi PKB dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran,
dan pengawasan di DPRD Provinsi Jawa Barat. Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar, Asep
Suherman, menegaskan bahwa seluruh program prioritas dirumuskan sebagai bentuk
tanggung jawab politik kepada rakyat, bukan sekadar agenda administratif
lembaga legislatif.
“Fraksi PKB memandang parlemen sebagai
ruang keberpihakan. Karena itu, seluruh program yang kami tetapkan diarahkan
agar negara benar-benar hadir, adil, dan berpihak kepada kelompok masyarakat
paling rentan di Jawa Barat,” ujar Asep Suherman dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, sembilan program
prioritas tersebut disusun sebagai kompas politik Fraksi PKB dalam merespons
berbagai tantangan pembangunan daerah, mulai dari ketimpangan ekonomi,
pendidikan, ketenagakerjaan, hingga persoalan lingkungan dan disparitas
wilayah.
Adapun sembilan Program Prioritas
Fraksi PKB DPRD Jawa Barat Tahun 2026 meliputi: reformasi anggaran daerah
berbasis keadilan sosial dan ketahanan rakyat; penguatan pendidikan rakyat dan
pesantren sebagai pilar pembangunan manusia; perlindungan buruh,
ketenagakerjaan, pemuda, serta optimalisasi bonus demografi; serta penguatan
UMKM, koperasi, dan ekonomi pesantren sebagai jantung ekonomi daerah.
Program prioritas lainnya mencakup
kedaulatan pangan, air, dan perlindungan ruang hidup; penanganan darurat
lingkungan, sampah, serta mitigasi bencana; reformasi tata kelola BUMD, aset
daerah, dan layanan publik; penguatan ketertiban sosial serta perlindungan
perempuan, ibu, dan anak; hingga penanganan disparitas pembangunan wilayah
utara dan selatan Jawa Barat melalui afirmasi anggaran dan percepatan
infrastruktur dasar.
Asep menegaskan, seluruh hasil Rapat
Kerja Fraksi tersebut akan menjadi pedoman resmi sikap Fraksi PKB dalam
pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026,
penyusunan regulasi daerah, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah
provinsi.
“Sembilan program prioritas ini akan
kami kawal secara konsisten dan terbuka. Politik bagi Fraksi PKB adalah
keberanian mengambil posisi untuk membela yang lemah dan memastikan keadilan
benar-benar hadir dalam setiap kebijakan daerah,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi PKB DPRD Provinsi
Jawa Barat juga menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dengan
masyarakat, organisasi masyarakat sipil, pesantren, serta komunitas akar
rumput, agar kebijakan daerah yang dihasilkan tetap selaras dengan kebutuhan
riil warga Jawa Barat.
“Peduli umat dan melayani rakyat bukan
sekadar slogan, melainkan etika kerja politik Fraksi PKB dalam setiap keputusan
yang kami ambil,” pungkas Asep Suherman. (*/red).
