 |
| Anggota Komisi IV DPRD Jabar H.Zulkifly Chaniago, BE dari Fraksi Demokrat |
BANDUNG, Faktabandungraya,--- Meningkatnya intensitas hujan dalam beberapa waktu terakhir membuat warga di berbagai daerah di Jawa Barat kembali diliputi kekhawatiran akan ancaman banjir dan tanah longsor. Bencana hidrometeorologi yang terus berulang menyebabkan setiap hujan turun selalu dibarengi rasa cemas, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan.
Menanggapi
kondisi tersebut, DPRD Jawa Barat menyatakan dukungan terhadap alokasi anggaran
sebesar Rp20 miliar untuk program siaga darurat dan reboisasi intensif. Program
ini mencakup upaya penanaman pohon dengan melibatkan masyarakat, termasuk skema
pemberdayaan ekonomi melalui penggajian warga yang terlibat langsung dalam
kegiatan reboisasi.
Anggota
DPRD Jawa Barat, Zulkifly, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah yang
tepat karena tidak hanya berfokus pada pemulihan lingkungan, tetapi juga
memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.
“Program
ini baik karena memadukan pemulihan lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi
warga. Reboisasi harus melibatkan masyarakat agar hasilnya berkelanjutan,” ujar
Zulkifly saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Barat, baru-baru ini.
Meski
demikian, Zulkifly menegaskan bahwa upaya mitigasi jangka panjang tidak akan
berjalan efektif apabila pembangunan di kawasan hulu masih dibiarkan tanpa
pengendalian yang ketat. Ia meminta agar seluruh perizinan pembangunan
dievaluasi, khususnya di wilayah resapan air seperti kawasan Puncak dan Kawasan
Bandung Utara (KBU), yang terus mengalami pertumbuhan vila dan kawasan
komersial.
“Kalau
hulunya rusak, banjir dan longsor di hilir hanya tinggal menunggu waktu. Karena
itu, semua perizinan harus dievaluasi, terutama yang berada di daerah resapan
air,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Pandangan
serupa disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan. Ia menilai
banjir dan longsor yang kerap melanda Jawa Barat bukan semata-mata disebabkan
oleh cuaca ekstrem, melainkan akibat menurunnya daya dukung lingkungan di
kawasan hulu.
“Hujan akhir-akhir ini tidak lagi sama artinya bagi warga Jawa Barat. Di banyak daerah,
setiap hujan turun selalu dibarengi kekhawatiran akan banjir, longsor, hingga
terputusnya akses,” kata Iwan.
Ia
menekankan pentingnya langkah pencegahan struktural yang berkelanjutan, mulai
dari penegakan aturan tata ruang, pengawasan ketat terhadap perizinan
pembangunan, hingga pelaksanaan reboisasi secara konsisten.
Menurutnya,
keselamatan warga, pemulihan lingkungan, dan stabilitas ekonomi harus berjalan
beriringan agar Jawa Barat benar-benar siap menghadapi ancaman bencana yang
terus berulang.
“Siaga
darurat itu penting, tetapi yang lebih utama adalah mencegah agar bencana tidak
terus berulang. Tata ruang harus ditegakkan dan kawasan resapan air wajib
dilindungi,” pungkasnya.
Dengan langkah yang terintegrasi antara kebijakan lingkungan dan perlindungan masyarakat, DPRD Jawa Barat berharap upaya mitigasi bencana dapat memberikan rasa aman bagi warga di tengah meningkatnya curah hujan.(/syaf/sein).
.jpeg)
