 |
| Komisi I saat raker evaluasi dgn Bapperinda Kota Bandung |
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi I
DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro, S.ST., M.T., dan dihadiri anggota
Komisi I, yakni Dudy Himawan, S.H., Mochammad Ulan Surlan, S.Tr.Akun., serta
Ahmad Rahmat Purnama, A.Md. Kepala Bapperida Kota Bandung Anton Sunarwibowo
beserta jajaran turut hadir dalam rapat tersebut.
Dalam pembahasannya, Susanto
menekankan pentingnya kecepatan respons Pemerintah Kota Bandung dalam menyelesaikan
persoalan masyarakat di era internet dan media sosial. Menurutnya, masyarakat
kini mampu menilai secara langsung sejauh mana keseriusan pemerintah dalam
menangani berbagai permasalahan.
“Masyarakat Kota Bandung sudah
melek digital, sehingga setiap persoalan harus direspons dengan cepat. Karena
itu, kami membahas RKPD, Musrenbang 2027, serta evaluasi perencanaan
pembangunan 2025,” ujar Susanto.
Ia mengingatkan seluruh Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat
sinergitas. Menurutnya, berbagai persoalan kota tidak dapat diselesaikan secara
sektoral, termasuk persoalan sampah yang saat ini kembali mengancam terjadinya
penumpukan di sejumlah wilayah.
“Banyak solusi yang bisa dilakukan
untuk mereduksi persoalan sampah. Tinggal bagaimana political will kita untuk
memulainya, dari hal yang paling kecil, yakni dari tingkat RW dan rumah
tangga,” katanya.
Selain itu, Susanto juga menyoroti
efektivitas program pelatihan yang digelar oleh OPD. Ia menilai, pelatihan saja
tidak cukup tanpa adanya akses langsung ke jejaring usaha yang sudah berjalan.
“OPD bisa mengarahkan masyarakat
untuk langsung bekerja sama dengan jaringan franchise, sehingga warga tidak
lagi memikirkan promosi atau pasar,” ujarnya.
Susanto menjelaskan, belanja
pemerintah memiliki peran strategis sebagai stimulus ekonomi dan multiplier
effect untuk menekan kemiskinan dan pengangguran di Kota Bandung.
Sementara itu, Anggota Komisi I
DPRD Kota Bandung, Dudy Himawan, menegaskan pentingnya fokus penyelesaian
persoalan sampah agar Kota Bandung tidak kembali mengalami status darurat
sampah.
“Dalam setiap kegiatan Siskamling
Siaga Bencana, Wali Kota Bandung selalu mengingatkan soal ini. Kami berharap
Bapperida dan OPD terkait serius mengupayakan agar darurat sampah tidak
terulang,” ujarnya.
Dudy menyebutkan, berdasarkan
berbagai survei dari tahun ke tahun, persoalan utama Kota Bandung masih
berkutat pada kemacetan dan sampah. Ia juga meminta perhatian pemerintah
terhadap perbaikan infrastruktur jalan lingkungan di bawah dua meter yang berada
di gang permukiman warga.
Selain itu, Dudy berharap
perencanaan pembangunan Kota Bandung mampu menangkap momentum penguatan kembali
Bandara Husein Sastranegara seiring wacana pembukaan kembali penerbangan
internasional.
Anggota Komisi I lainnya, Mochammad
Ulan Surlan, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bandung harus segera membenahi
infrastruktur pendukung jika fungsi Bandara Husein Sastranegara kembali
ditingkatkan.
“Kota Bandung harus memberikan
kenyamanan bagi pengunjung dari luar daerah. Diperlukan inovasi dan terobosan
agar kota ini tetap menarik,” katanya.
Ulan juga menyoroti isu kerentanan
kemiskinan, efektivitas bantuan sosial, serta pentingnya kolaborasi lintas
sektor dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berpihak kepada
masyarakat.
Sementara itu, Anggota Komisi I
Ahmad Rahmat Purnama menekankan pentingnya mendorong inisiatif warga dalam
pengelolaan sampah berbasis wilayah. Ia membagikan pengalamannya mengembangkan
bank sampah di lingkungan tempat tinggalnya yang kini mulai kembali berkembang.
“Kami ingin berkontribusi nyata
agar persoalan sampah yang sudah lama ini bisa benar-benar diselesaikan,”
ujarnya.
Ahmad Rahmat juga menyoroti
persoalan pengangguran dan perlunya terobosan untuk menyalurkan potensi dan
talenta warga Kota Bandung ke lapangan pekerjaan yang tersedia.
Menanggapi berbagai masukan
tersebut, Kepala Bapperida Kota Bandung Anton Sunarwibowo menjelaskan bahwa
seluruh program pembangunan ke depan akan diselaraskan dengan agenda pemerintah
pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Misi Bandung Utama harus selaras
dengan Asta Cita pemerintah pusat dan Jabar Istimewa. Ini menjadi amanat yang
harus dijalankan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tema pembangunan
2027 diarahkan pada penguatan infrastruktur, sosial, dan ekonomi berbasis
kewilayahan, termasuk pengembangan koridor wisata kota yang inklusif dan
berdaya saing. Program tersebut akan diperkuat dengan konsep dwibandara melalui
Bandara Husein Sastranegara dan Bandara Kertajati.
“Kami juga mengajukan kolaborasi
dengan PT DI untuk mendorong Bandung sebagai Kota Dirgantara. Mudah-mudahan
penerbangan internasional bisa kembali dibuka sehingga mobilitas meningkat,”
katanya.
Khusus penanganan sampah, Anton
memastikan Pemerintah Kota Bandung terus melakukan berbagai upaya, salah
satunya percepatan pembangunan 20 unit insinerator baru untuk melengkapi 15
unit yang telah beroperasi di Kota Bandung.
.jpeg)
.jpeg)
